Koperasi Desa Merah Putih Dorong Ekonomi Desa dengan Dukungan APBN Rp 71 Triliun
Oleh: Dina Wulansari
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan koperasi. Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun, program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Kopdes Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan akses terhadap layanan ekonomi yang terjangkau dan berkualitas.
Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan bahwa OJK memberikan dukungan penuh terhadap Kopdes Merah Putih. OJK berharap koperasi ini dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di pedesaan, serta memastikan tata kelola dan pengawasan risiko dijalankan dengan baik oleh bank-bank penyalur. Program ini mencakup 6 kegiatan utama antara lain manajerial perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, distribusi pupuk, benih, dan pestisida, apotek desa, serta klinik desa.
Melalui kegiatan ini, Kopdes Merah Putih dilihat mampu mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir dan pinjaman online yang sering kali memberatkan mereka. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono menegaskan bahwa dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk Kopdes Merah Putih bukanlah hibah langsung dari APBN, melainkan investasi awal Rp 5 miliar per koperasi bersumber dari kombinasi APBN, APBD, dana desa, dan pembiayaan perbankan. Ini dianggap sebagai redistribusi aset dan pemerataan ekonomi, bukan sekadar bantuan fiskal. Selain itu juga plafon pinjaman yang akan disalurkan melalui bank-bank milik negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa modal awal Rp 3 miliar per koperasi bukan dana hibah dari APBN, melainkan plafon pinjaman dari bank-bank BUMN. Dia menekankan koperasi harus berorientasi keuntungan agar tidak hanya menambah utang tanpa hasil produktif, dan akan dikawal oleh berbagai lembaga negara. Skema pembiayaan ini menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk koperasi desa dengan bunga rendah dan tenor panjang, sehingga tidak membebani APBN secara langsung. Sebagai contoh, plafon pinjaman dapat mencapai Rp3 miliar per koperasi dengan bunga 6% per tahun dan tenor hingga 10 tahun.
Dana desa (APBDes) juga dapat digunakan untuk mendukung pembentukan dan operasional awal koperasi, termasuk biaya legalitas dan pembelian alat pendukung. Hal ini juga sudah diatur dalam surat edaran Kementerian Desa terkait program Kopdes Merah Putih. Namun, penggunaan dana desa harus melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Kopdes Merah Putih melalui kebijakan yang mendukung dan fasilitasi yang memadai. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September 2025. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyediakan pasokan kebutuhan pokok seperti gas 3 kg, pupuk, dan sembako melalui koperasi desa. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam distribusi barang dan layanan publik di tingkat desa.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memandang Kopdes sebagai bagian dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong ekonomi inklusif di desa. Peran Bappenas mencakup perancangan kebijakan, monitoring evaluasi, serta fasilitasi kemitraan sektor swasta dan pembangunan internasional. Wakil Menteri PPN, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan bahwa koperasi ini seharusnya menjadi “motor ekonomi desa”, khususnya untuk memperpendek rantai pasok, menekan biaya konsumen dan memperkuat posisi petani.
Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi yang sangat baik bagi perekonomian desa, dapat meningkatkan inkusi keungan dengan akses ke kredit yang terstruktur melalui plafon bank, masyarakat desa terutama Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dapat memperoleh modal usaha tanpa bergantung pada rentenir atau pinjaman illegal. Selain itu, dapat memperpendek rantai pasok & sektor kolaboratif yakni dengan pendistribusian kebutuhan pokok secara langsung dari koperasi desa dapat menurunkan harga konsumen dan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan produsen lokal.
Selanjutnya sarana kemandirian dan pemberdayaan yakni melalui pengelolaan Kopdes bersama warga desa melalui musyawarah dan sistem demokratis, sehingga dapat memperkuat partisipasi warga desa dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selain itu juga dapat terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan yakni dengan unit usaha produktif di desa seperti apotek desa, agen logistik, dan marketplace digital, sehingga potensi penciptaan lapangan kerja meningkat, serta mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan SDM, infrastruktur, dan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya sangat penting untuk mewujudkan tujuan program ini. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, berkelanjutan, dan inklusif, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
[edRW]
