Mendukung Pelantikan Pemimpin Daerah Merupakan Wujud Kedewasaan Demokrasi
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi momen penting dalam keberlanjutan pemerintahan di tingkat daerah.
Dengan ditetapkannya pemimpin baru, harapan masyarakat untuk kemajuan semakin besar.
Oleh karena itu, dukungan terhadap proses pelantikan bukan sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan kedewasaan demokrasi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memastikan bahwa pelantikan kepala daerah berlangsung pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Dalam agenda tersebut, sebanyak 481 kepala daerah akan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pelantikan Insyaallah akan diselenggarakan di Istana Negara pukul sepuluh pagi,” ujar Bima.
Sebelum prosesi pelantikan, para kepala daerah telah mengikuti gladi kotor dan gladi bersih pada 18-19 Februari 2025.
Dalam sesi tersebut, mereka mendapatkan arahan teknis terkait prosesi pelantikan serta tata cara seremoni yang akan berlangsung.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Roy Jinto, menegaskan kesiapan pihaknya dalam menjaga kondusifitas selama pelantikan kepala daerah.
Menurutnya, pelantikan yang lancar akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan, termasuk dalam aspek kesejahteraan buruh.
“Sebentar lagi pelantikan kepala daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo akan berlangsung. Kami siap menyukseskan kondusifitas di wilayah Jawa Barat,” kata Roy.
Roy juga menekankan pentingnya peran kelompok buruh dalam menjaga kelancaran pemerintahan baru, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.
Ia menilai, jika stabilitas terjaga, maka kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan buruh dapat berjalan dengan baik.
“Kita semua hadir bertujuan agar sistem pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja buruh berjalan sesuai yang diinginkan,” lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan selama proses pelantikan.
Menurutnya, koordinasi antara kelompok buruh, masyarakat, dan aparat keamanan sangat penting guna mengantisipasi potensi gesekan yang bisa terjadi di beberapa daerah.
Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan guna memastikan pelantikan berjalan dengan aman dan tertib.
“Kita menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Hal ini termasuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengamanan pelantikan kepala daerah baru yang akan berlangsung,” ujar Tonny.
Dalam siaran pers resmi TNI AU, dijelaskan bahwa pengamanan pelantikan kepala daerah merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan kondusifitas nasional.
