Pemerintah Libatkan Semua Sektor Bangun Rumah Subsidi
Oleh: Dhita Karuniawati
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi backlog perumahan nasional dengan melibatkan seluruh sektor dalam pembangunan rumah subsidi. Program perumahan subsidi ini menjadi bagian dari strategi besar nasional untuk mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya pemerintah dalam menggalang kolaborasi lintas sektor, mulai dari lembaga keuangan, pengembang, swasta, hingga masyarakat, menunjukkan bahwa penyediaan rumah layak huni tidak dapat hanya dibebankan pada satu pihak. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menyukseskan program rumah subsidi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat terus memperkuat program perumahan subsidi melalui berbagai skema, salah satunya yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP telah menjadi salah satu program prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden secara khusus meminta seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk FLPP.
Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang khusus bagi MBR agar mereka dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada tahun 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp 1,45 triliun untuk 65.392 rumah. Ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan kualitas hunian yang sudah ada.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah menyalurkan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,99 triliun sepanjang semester I/2025.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa kucuran dana Rp14,99 triliun dari APBN itu untuk dilakukan untuk menyalurkan 120.976 unit rumah FLPP. Penyaluran rumah FLPP itu tumbuh mencapai 44,50% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebanyak 83.720 unit senilai Rp10,17 triliun.
Heru menjelaskan, peningkatan penyaluran itu terdorong oleh semangat mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan ini tidak lepas dari semangat para pengembang dan bank penyalur dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap semangat ini terus terjaga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak.
Sejalan dengan hal itu, Heru mengaku optimistis penyaluran FLPP akan berjalan lancar ke depan. Penambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun 2025. Dengan demikian, sepanjang semester I/2025 penyaluran FLPP sudah menembus 54,98% dari target awal 220.000. Akan tetapi, jika mengacu pada kuota baru, yaitu 350.000 unit rumah, capaian saat ini baru mencapai 34,56%.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai Rp18,8 triliun hingga semester I-2025.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun.
Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri atas Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Peningkatan anggaran ini disambut baik oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, yang juga mendapatkan amanat besar. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, SMF menerima alokasi sebesar Rp 6,7 triliun untuk mendukung program strategis ini. Ini adalah bukti kepercayaan pemerintah terhadap peran vital SMF dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.
Oleh karena itu, SMF akan menerapkan sejumlah strategi berupa leverage dana dan kolaborasi maksimal. Ananta menjelaskan, SMF akan melakukan leverage dengan menerbitkan Surat Utang atas porsi 25 persen sebagai dana pendamping Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Strategi ini akan memperkuat kapasitas pembiayaan dan memastikan lebih banyak masyarakat dapat mengakses KPR FLPP.
SMF juga akan memperkuat sinergi dengan bank-bank penyalur untuk memastikan dana FLPP dapat terserap secara maksimal, tepat sasaran, dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen SMF tidak hanya berhenti pada penyaluran dana. Ananta juga menekankan pentingnya sosialisasi dan monitoring penyaluran FLPP secara berkala. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas penyaluran tetap terjaga dan memastikan program ini benar-benar menyasar masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.
Ananta mengatakan bahwa kolaborasi aktif antara SMF, bank penyalur, dan stakeholder lainnya menjadi kunci agar tujuan pemerintah dalam program 3 juta rumah dapat tercapai secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan program perumahan nasional adalah hasil kerja sama multi-pihak yang solid.
Keterlibatan seluruh sektor dalam pembangunan rumah subsidi membuktikan bahwa penyediaan hunian layak bagi rakyat Indonesia adalah tugas bersama. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta masyarakat, cita-cita memiliki rumah sendiri yang layak dan terjangkau bukan hal yang mustahil.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap perumahan, karena rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan fondasi masa depan keluarga dan bangsa.
)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
