Menjaga Stabilitas Harga Beras Nasional Melalui Gerakan Pangan Murah Beras SPHP
Oleh: Rahman Prawira
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, beras merupakan salah satu bahan pokok yang sangat penting. Sebagai negara dengan konsumsi beras yang sangat tinggi, fluktuasi harga komoditas ini tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kini semakin diperkuat dengan Gerakan Pangan Murah (GPM). Ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan langkah strategis untuk menjaga daya beli rakyat dan mengamankan ketahanan pangan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa beras SPHP adalah alat utama negara dalam menstabilkan pasar. Dengan kata lain, SPHP hadir sebagai jaring pengaman agar harga beras tetap berada dalam batas kewajaran dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Arief menyebut bahwa saat harga beras premium melonjak akibat berbagai faktor, mulai dari gagal panen di beberapa wilayah hingga distribusi yang terganggu, SPHP menjadi solusi konkret pemerintah untuk memastikan rakyat tetap dapat mengakses beras berkualitas dengan harga yang tidak memberatkan.
Pemerintah pun tidak berjalan sendiri. Kolaborasi antar lembaga pusat hingga daerah menjadi kunci keberhasilan distribusi beras SPHP. Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa saat ini beras SPHP telah didistribusikan melalui tujuh kanal utama, termasuk pasar tradisional, ritel modern, outlet pangan murah, koperasi, hingga gerai digital. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa beras SPHP tidak hanya tersedia di pusat-pusat kota, melainkan juga menjangkau lapisan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Efektivitas jaringan distribusi ini sekaligus menepis keraguan terhadap kemampuan negara dalam menyalurkan bantuan pangan secara merata dan adil.
Namun, kerja besar ini tentu tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan tegas mengajak pemerintah daerah untuk lebih aktif berperan. Dalam pandangannya, kepala daerah tidak hanya bertugas mengawasi penyaluran beras SPHP, tetapi juga dituntut menjadi mitra aktif dalam mengakselerasi distribusi dan pengawasan di lapangan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu merespons dinamika lokal, mulai dari pendataan warga penerima hingga kesiapan logistik di masing-masing wilayah. Keterlibatan langsung kepala daerah akan menjadi penentu apakah beras SPHP benar-benar sampai ke rakyat kecil atau justru terhambat oleh birokrasi teknis.
Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai turunan dari program SPHP juga menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas. Kegiatan ini diselenggarakan secara masif, bahkan di pelosok desa, dengan harga yang disesuaikan berdasarkan daya beli masyarakat setempat. GPM tidak hanya menyuplai beras, tapi juga komoditas pokok lainnya seperti minyak goreng, telur, gula, dan cabai. Dampaknya terasa langsung yakni masyarakat memiliki alternatif belanja yang lebih murah, sementara pasar menjadi lebih kompetitif dan sehat. Bahkan dalam beberapa kasus, GPM membantu menekan inflasi daerah, terutama saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.
Langkah pemerintah dalam menstabilkan harga beras melalui SPHP dan GPM pun didukung data. Perum Bulog mencatat harga rata-rata beras medium di berbagai wilayah yang sempat menembus angka psikologis Rp15.000 per kilogram kini mulai menunjukkan tren penurunan, salah satunya berkat intervensi langsung melalui SPHP. Ini membuktikan bahwa ketika negara hadir dengan kebijakan yang tepat sasaran dan konsisten, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Tidak hanya itu, ketersediaan cadangan beras pemerintah juga dalam kondisi aman, yang menjadi landasan penting bagi program SPHP. Bulog terus melakukan pengadaan dalam negeri dan luar negeri untuk memastikan stok beras tetap terjaga. Proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan dengan mempertimbangkan kepentingan petani lokal agar keseimbangan antara produksi dan konsumsi tetap terjaga.
Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk memilih beras SPHP sebagai pilihan konsumsi juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program ini. Pemerintah pun terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tidak lagi ragu terhadap kualitas dan keamanan beras SPHP. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat, juga sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan program ini. Stabilisasi harga pangan, khususnya beras, bukanlah pekerjaan mudah.
Namun, melalui program SPHP yang diperkuat Gerakan Pangan Murah, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk hadir dan melindungi rakyat dari dampak ekonomi global maupun dinamika harga domestik. Dengan kolaborasi yang solid dan komitmen bersama, diharapkan Gerakan Pangan Murah SPHP tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Ini adalah bukti bahwa negara tidak tinggal diam ketika rakyat menghadapi kesulitan. Dengan semangat gotong royong, kerja sama antar-lembaga, serta peran aktif masyarakat, Indonesia akan mampu menjaga ketahanan pangan nasional dan melangkah lebih mantap menuju kemandirian pangan.
*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik
