Tokoh Papua Tegaskan Stabilitas dan Perdamaian, Tolak Aksi yang Mengganggu Pembangunan
Oleh: Lusi Wenda
Sejumlah daerah di Indonesia mengalami gelombang aksi demonstrasi yang memanas, menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum. Di tengah situasi tersebut, masyarakat Papua mengambil sikap tegas untuk menolak provokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban dan stabilitas. Berbagai elemen masyarakat di wilayah ini menekankan pentingnya menjaga kedamaian, memprioritaskan dialog, dan menyalurkan aspirasi secara bermartabat, sambil mendukung jalannya program pemerintah daerah dan nasional.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Papua mengeluarkan seruan perdamaian untuk merespons edaran aksi demonstrasi yang menyerukan pembubaran DPR di Papua. Ketua DPD GAMKI Papua, Luis Mebri, menekankan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak yang sah dalam sistem demokrasi, namun penyampaiannya harus tetap bermartabat dan tidak menimbulkan kekacauan. Ia menegaskan bahwa semangat persaudaraan dan rasa memiliki terhadap tanah Papua menjadi dasar penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dari tindakan yang berpotensi memecah belah.
Luis Mebri juga menekankan perlunya aparat keamanan dan pemerintah daerah mengedepankan langkah humanis dalam menghadapi dinamika masyarakat. Stabilitas dan keamanan menjadi prasyarat mutlak agar pembangunan di Papua dapat berjalan secara optimal. Seruan tersebut menjadi ajakan terbuka bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah persatuan.
Dalam seruan yang dikeluarkan, DPD GAMKI Papua menekankan beberapa poin penting yang menegaskan dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan proses demokrasi. Masyarakat diingatkan untuk merenungkan tujuan perjuangan masing-masing, apakah benar untuk menegakkan keadilan atau sekadar opini yang berpotensi merusak tatanan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan atas nama kelompok atau individu hendaknya dilakukan secara elegan, damai, dan tidak merugikan pihak lain. Bagi masyarakat Papua, kemampuan kaum terdidik untuk menyampaikan pendapat dengan cara bermartabat menjadi contoh nyata dari aspirasi yang konstruktif.
Selain itu, DPD GAMKI Papua menegaskan pentingnya menghormati lembaga negara dan aparat keamanan. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat, sehingga setiap kritik atau masukan sebaiknya disampaikan melalui dialog yang terbuka. Aparat kepolisian, sebagai bagian dari keluarga yang menjaga ketertiban, perlu didukung agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Pesan ini juga menekankan bahwa Tanah Papua merupakan Tanah Damai.
DPD GAMKI Papua menegaskan dukungan terhadap penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi damai, tertib, aman, dan bermartabat. Pihaknya mendorong agar pimpinan DPRP dan Kapolda Papua hadir secara langsung dalam menerima aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, DPD GAMKI Papua mengusulkan forum komunikasi seperti Coffee Morning yang melibatkan pimpinan BEM, OKP, Ormas, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan.
Tokoh muda Papua, Habelino Sawaki, turut menyuarakan pesan yang sejalan. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menurunkan tensi politik dan memberi kesempatan kepada para pemimpin negara menjalankan tugas sesuai tuntutan rakyat. Habelino menekankan bahwa terciptanya suasana damai, sejuk, dan tenang adalah prasyarat agar para pemimpin dapat bekerja secara maksimal. Doa dan harapan dititipkan agar seluruh pihak memiliki hati yang sejuk dan tenang demi terwujudnya perdamaian dan kesejukan bangsa.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan. Ketua Koordinator Lapangan Forum, Hote Kogoya, menegaskan bahwa pihak-pihak yang tidak sejalan dengan visi dan misi pembangunan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dan Wakil Gubernur Ones Pahabol, tidak diperkenankan mengganggu jalannya program pembangunan. Forum ini menegaskan komitmen untuk mengawal dan mendukung program percepatan pembangunan yang mencakup sektor infrastruktur, perekonomian rakyat, pendidikan, serta kesehatan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Koordinator Lapangan, Misier Yando Yikwarabuny, menyatakan bahwa demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah bukanlah langkah yang tepat di Papua Pegunungan. Forum mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan.
Dukungan serupa datang dari Ketua Relawan Militan Jones Yahukimo, Eklon Amohoso, yang menegaskan penolakan terhadap kelompok yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan. Eklon menekankan bahwa segala aspirasi sebaiknya disampaikan secara baik tanpa merusak jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan kelancaran pembangunan tetap terjaga.
Keseluruhan sikap dan seruan ini mencerminkan tekad masyarakat Papua untuk mendukung agenda pemerintah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengedepankan dialog, tindakan bermartabat, serta penghormatan terhadap institusi dan aparat keamanan, masyarakat Papua menunjukkan bahwa aspirasi yang konstruktif dapat disampaikan tanpa merusak persatuan dan stabilitas.
Masyarakat Papua memahami bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan situasi yang aman dan stabil. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat diarahkan untuk menjaga ketertiban, menahan diri dari provokasi, dan mendukung kebijakan pemerintah. Penekanan terhadap semangat persaudaraan, dialog, dan kedamaian menjadi prinsip yang menyatukan seluruh pihak dalam membangun Papua yang adil, damai, dan sejahtera. Dengan langkah-langkah yang terukur, aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan, sementara program pemerintah dan agenda pembangunan dapat terus berjalan tanpa hambatan.
*) Pengamat Sosial & Politik Papua
