Lapangan Kerja dan Investasi Desa: Fondasi Ekonomi di Era Prabowo–Gibran
Oleh: Citra Kurnia Khudori
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah capaian awal yang mengindikasikan arah kebijakan ekonomi mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, sekitar 1,9 juta hingga mendekati 2 juta tenaga kerja berhasil terserap dari arus investasi tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mesin ekonomi mulai bergerak secara lebih merata melalui koordinasi lintas kementerian.
Yassierli juga menegaskan bahwa penyerapan itu bukan semata hasil kerja Kemnaker, melainkan buah dari sinergi kebijakan antar lembaga. Jika program-program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa telah terintegrasi penuh, maka angka penyerapan diperkirakan dapat meningkat secara signifikan.
Potensi itu terlihat dari skala operasi program MBG, terutama melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur komunitas. Bila setiap SPPG mampu merekrut sekitar 50 pekerja dan seluruh 30.000 dapur berjalan optimal, maka ada peluang 1,5 juta orang tambahan terserap dalam ekosistem tersebut.
Transformasi ekonomi desa menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan nasional era Prabowo-Gibran. Dengan nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp1.400 triliun hingga September 2025, ruang bagi desa untuk berpartisipasi dalam rantai produksi nasional semakin terbuka lebar.
Kebijakan memperkuat ekonomi lokal menjadi relevan untuk menekan kesenjangan antar wilayah. Serapan tenaga kerja dari investasi ini memberikan bukti awal bahwa desa mulai bergerak bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku dalam perekonomian nasional.
Dalam konteks Indonesia yang beragam secara geografis, membawa modal dan industri ke desa bukan pekerjaan mudah. Namun, peluang yang tercipta dapat memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional dari wilayah paling dasar.
Program MBG serta inisiatif Koperasi Desa Merah Putih menjadi pelengkap penting dari ekosistem investasi desa. Penyerapan hingga jutaan pekerjaan dalam jangka menengah dapat dicapai jika keduanya dijalankan dengan sistem evaluasi dan target yang jelas.
Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai integrasi antara MBG dan koperasi desa dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan nelayan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pasar adalah faktor yang selama ini kurang dimiliki sektor agraris rakyat.
Menurut Tunjung, koperasi berfungsi sebagai penghubung strategis antara produsen desa dan konsumen nasional. Jika MBG menyerap hasil pertanian dan perikanan rakyat, maka efeknya akan dirasakan pada pendapatan, produksi, hingga kualitas pangan.
Dampak ekonomi program tersebut dapat dilihat dari tiga efek utama yang ia gambarkan. Pertama ialah efek produksi bagi petani dan nelayan, lalu efek distribusi bagi koperasi dan pelaku logistik lokal, dan ketiga ialah efek konsumsi yang meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat.
Ia juga menilai bahwa desain MBG dan penguatan koperasi desa pada dasarnya diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi rakyat kecil. Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya ikut bergerak tetapi juga mendapatkan ruang yang lebih adil dalam ekosistem nasional.
Karena itu, kekuatan kebijakan ini bukan hanya berpijak pada penciptaan lapangan kerja jangka pendek. Faktor pentingnya adalah dorongan agar desa memiliki basis produksi yang kuat, nilai tambah yang lebih besar, dan hubungan dagang yang berkelanjutan.
Investasi yang mengalir ke desa membuka peluang hilirisasi komoditas lokal. Usaha-usaha kecil berbasis desa dapat naik kelas ketika pasar, modal, dan keterampilan saling terhubung dalam satu ekosistem kebijakan.
Kualitas lapangan kerja di desa juga menjadi elemen yang perlu dipastikan agar manfaat ekonomi dapat berjangka panjang. Pekerjaan yang dihasilkan harus memberikan kesempatan naik kelas, keterampilan baru, dan dukungan pada produktivitas yang lebih tinggi.
Ketika investasi desa dipadukan dengan penguatan koperasi serta akses pasar yang lebih luas, desa dapat berkembang menjadi pusat produktivitas baru dalam perekonomian nasional. Jika pola ini bertahan, desa tidak lagi menjadi hinterland, melainkan simpul produksi yang strategis.
Secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja dari investasi di desa menciptakan efek berantai pada konsumsi dan daya beli masyarakat. Hal ini pada gilirannya mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal yang lebih inklusif.
Dengan pencapaian awal yang telah terlihat, langkah pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat investasi desa dan menciptakan lapangan kerja patut mendapatkan apresiasi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kesinambungan dan kualitas dari setiap kebijakan agar desa benar-benar menjadi pusat pembangunan nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh seberapa jauh desa mampu menjadi subjek utama dalam perekonomian. Jika investasi, pasar, dan produksi berjalan selaras, desa dapat menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
