Mitigasi El Niño sebagai Ikhtiar Melindungi Rakyat
Oleh : Abdul Razak
Fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027 menjadi perhatian serius pemerintah. Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Oktober 2026, berbagai langkah mitigasi terus diperkuat untuk mengantisipasi risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan terhadap produksi pertanian, hingga berkurangnya ketersediaan air bersih. Upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah perlu segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Niño. Berdasarkan paparan BMKG, dampak fenomena tersebut diperkirakan paling kuat dirasakan pada periode Juli hingga Oktober 2026, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Menurut Tito, terdapat dua dampak utama yang harus menjadi perhatian, yakni meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang lebih panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menginstruksikan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat mitigasi sejak dini agar risiko tersebut dapat ditekan.
Kementerian Pertanian, misalnya, terus memperkuat program irigasi dan pompanisasi guna menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan langkah modifikasi cuaca di sejumlah wilayah apabila diperlukan. Pemerintah daerah juga diminta segera menggelar rapat koordinasi bersama BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta instansi terkait lainnya agar seluruh langkah mitigasi berjalan secara terpadu.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi El Niño. Menurutnya, gubernur, bupati, dan wali kota perlu memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemerintah desa, hingga pemadam kebakaran agar upaya pencegahan karhutla maupun penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai pengalaman menghadapi El Niño pada 2015 harus menjadi pelajaran penting dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini. Pada saat itu, sekitar 217 ribu hektare lahan pertanian mengalami puso sehingga berdampak terhadap produksi pangan nasional.
Alex menilai pemerintah perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur sumber daya air sebagai langkah strategis menghadapi musim kemarau. Rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, penyediaan sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, hingga relokasi pompa air menuju wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dinilai menjadi solusi penting untuk menjaga produktivitas pertanian.
Selain penguatan infrastruktur, Alex juga mendorong percepatan distribusi berbagai sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap dampak El Niño. Langkah tersebut dinilai penting agar petani tetap mampu mempertahankan produksi meskipun menghadapi keterbatasan pasokan air. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG. Dengan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, pemerintah dapat memantau perkembangan produksi pangan nasional sekaligus mengambil langkah penanganan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Implementasi mitigasi tersebut telah terlihat di berbagai daerah. Salah satunya dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui BPBD yang telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono menjelaskan bahwa prediksi BMKG mengenai musim kemarau yang berlangsung selama sekitar 4,5 hingga 6 bulan menjadi dasar pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, BPBD Purworejo telah mendistribusikan air bersih ke Desa Sumorejo, Kecamatan Bagelen, serta menyiapkan kapasitas penyediaan sekitar 7 juta liter air selama musim kemarau. Empat armada mobil tangki juga disiagakan agar dapat segera digunakan ketika masyarakat membutuhkan pasokan air bersih.
Selain memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi, BPBD Purworejo memperkuat koordinasi dengan Polres Purworejo, Kodim 0708/Purworejo, Perhutani, PMI, Satpol PP, Dinas Pertanian, dan berbagai instansi lainnya untuk meningkatkan patroli kawasan rawan kebakaran, membentuk posko siaga, serta memperkuat sistem peringatan dini menghadapi potensi karhutla.
Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko selama musim kemarau. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, menjaga kesehatan di tengah cuaca panas, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah tanpa pengawasan maupun membuang puntung rokok sembarangan di kawasan kering.
Mitigasi El Niño merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan air bersih, serta mencegah terjadinya bencana yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat sejak dini, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi El Niño secara lebih tangguh sehingga stabilitas sosial dan pembangunan nasional tetap dapat terjaga.
)* Analis Kebijakan
