ASN Bersih dari Judi Online Jadi Prioritas Pemerintah di 2025
*JAKARTA* – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik judi online.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya menjalankan pemerintahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas dari manipulasi, efisien, dan berintegritas.
Dalam pelantikan pejabat baru di Kemenkomdigi, Meutya meminta seluruh pegawai untuk memegang teguh nilai-nilai ini dalam setiap langkah mereka.
Menurut Meutya, pesan Presiden Prabowo menitikberatkan pada integritas pemerintahan, dengan menghindari segala bentuk kongkalikong atau praktik curang lainnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan secara efektif demi kepentingan bangsa.
Meutya juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kekompakan di antara pegawai Kemenkomdigi untuk menjalankan tugas ini.
“Saya yakin dengan integritas, kerja keras, dan dedikasi tinggi, kita bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” katanya.
Salah satu langkah konkret yang diambil Kemenkomdigi adalah penandatanganan fakta integritas yang menandai komitmen untuk menjaga lingkungan kerja bebas dari pengaruh judi online.
Meutya menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata dari tekad untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan.
Di Kalimantan Utara, Gubernur Zainal A. Paliwang, turut menegaskan bahwa ASN di wilayahnya harus bersih dari praktik judi online dan narkoba.
Dalam apel perdana 2025, ia memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, untuk menjauhi pengaruh buruk ini.
“Sekali lagi, saya tidak main-main. Kalau ada yang ketahuan terlibat narkoba atau judi online, langsung saya pecat!” tegas Zainal di hadapan ratusan pegawai.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM), Natalius Pigai, melantik 56 pejabat eselon II dan III Kementerian HAM beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, Pigai menegaskan pentingnya moralitas dan integritas bagi para pejabat yang baru dilantik.
“Saya 99,99 persen pegawai eselon II, III, IV di kementerian ini, saya dari mereka yang memang berasal dari Direktorat Jenderal HAM, pegawai internal,” ungkap Pigai.
Hal ini, menurutnya, merupakan bukti komitmen kementerian dalam memanfaatkan sumber daya manusia dari dalam untuk memperkuat kinerja lembaga.
Pigai juga menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan antikorupsi.
Ia mengingatkan bahwa pejabat harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui integritas yang kuat.
“Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian yang melibatkan aparatur negara.
