Delapan Kebijakan Strategis Presiden Prabowo Efektif Dorong Pemerataan Ekonomi RI
Oleh : Zayn Elvano
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi dan mempercepat pencapaian kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri.
Langkah pertama yang diambil adalah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2024. Kenaikan upah ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Pemerintah memahami bahwa penguatan daya beli merupakan faktor kunci dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga memberikan dorongan signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja sektor formal.
Selain itu, optimalisasi bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian besar. Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan dipercepat penyalurannya. Dengan percepatan ini, masyarakat yang membutuhkan dapat segera merasakan manfaatnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi secara lebih efektif.
Langkah lain yang juga sangat diapresiasi adalah pencairan tunjangan hari raya (THR) yang lebih awal bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Pencairan yang dilakukan pada Maret 2025 ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih baik. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membantu menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
Stimulus ekonomi pada momentum Ramadan dan Lebaran 2025 juga menjadi terobosan strategis. Pemerintah memberikan berbagai program insentif seperti diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, dan promo belanja melalui program Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, serta BINA Diskon 2025.
Tidak hanya itu, program mudik gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Kebijakan yang tidak kalah penting adalah pemberian paket stimulus ekonomi yang mencakup diskon tarif listrik, insentif pajak untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak kendaraan listrik dan hibrida. Pajak penghasilan (PPh) bagi sektor padat karya juga ditanggung oleh pemerintah. Dengan kebijakan ini, industri dapat beroperasi lebih optimal dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga semakin mempercepat pemerataan ekonomi.
Program Makan Bergizi Gratis juga mendapatkan perhatian luas karena dinilai mampu meningkatkan konsumsi gizi masyarakat secara signifikan. Pemerintah memastikan bahwa program ini berjalan secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian di tingkat desa.
Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi solusi strategis dalam mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, para pelaku usaha dapat mempercepat ekspansi bisnis mereka dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
Terakhir, realisasi panen padi yang meningkat signifikan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan yang terintegrasi dalam sektor pertanian, termasuk dukungan terhadap petani dalam bentuk subsidi dan akses yang lebih mudah terhadap teknologi pertanian modern. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa produksi pangan tetap terjaga guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara di Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Amran, MT, menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan telah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang sedang disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan aksesibilitas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, juga menyoroti peran penting kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam memperkuat pembangunan desa. Melalui alokasi Dana Desa yang mendukung sektor ketahanan pangan, pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di pelosok desa.
Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu” menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan sekaligus mendorong ekonomi hijau.
Kementerian Desa juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif guna mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa, yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.
Kebijakan strategis yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan visi besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang inklusif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai sektor, menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program-program ini. Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang efektif, Indonesia bergerak menuju masa depan ekonomi yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
