Dukungan Elemen Mahasiswa terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke 2
Jakarta, Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto akhirnya memperoleh gelar pahlawan nasional. Pengumuman penganugerahan gelar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tersebut.
Banyak elemen yang menyambut baik keputusan pemerintah atas penganugerahan Soeharto menjadi pahlawan nasional, termasuk dari elemen mahasiswa dalam wadah Barisan Muda Nusantara (BMN).
Hal terkait, Barisan Muda Nusantara gelar Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Pelajaran Sejarah dan Visi Pembangunan ” di Hotel Neo Tendean Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten dari latar belakang berbeda, seperti Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hj Dr Karmila Sari, S. Kom, M.M, Ganjar Darussalam (Pengamat) dan Sahal Mubarok (Akademisi) dengan diikuti 150 peserta terdiri dari aktivis mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN), Universitas Nasional (UNAS), Universitas Pancasila, Universitas Nusa Mandiri, Institut Agama Islam Al Aqidah Al Hasimiyyah, dan aktivis yang tergabung dalam Cipayung.
Dalam paparannya, Karmila Sari menyampaikan bahwa dirinya melihat alasan empirik, stabilitas politik dan keamanan nasional. Seperti pada tayangan video maupun film G30S PKI yang sering ditonton. Saat peristiwa tersebut, Soeharto berhasil menata ulang tatanan politik nasional, menegakkan stabilitas keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Soeharto juga berhasil menyelamatkan bangsa dan negara sekaligus memulihkan keamanan dan ketertiban dari Gerakan 30 September.
“Pak Harto berhasil menata ulang tatanan politik nasional, menegakkan stabilitas keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Jadi kalau kita lihat secara kepemimpinan ini bukanlah hal mudah. Kalau tidak ada kemampuan seorang leader untuk mengambil alih, maka kita akan terus-menerus ataupun mungkin berkembang yang namanya paham komunisme,” ujar Karmila.
Sebagai presiden, Soeharto dinilai berhasil menanamkan fondasi pembangunan nasional melalui konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan (program transmigrasi).
“Soeharto adalah seorang pahlawan yang tidak dilihat dari presidennya, tapi sebagai pejuang nasional. Kita harus bisa membedakan antara pejuang dan seorang presiden, karena presiden itu sarat dengan politik, namun kita harus bisa melihat sisi perjuangan beliau, walaupun beliau mendapat status pahlawan nasional di bidang perjuangan dan politik,” ulasnya.
Ditempat yang sama, Ganjar Darussalam menambahkan, penganugerahan gelar pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 oleh presiden Prabowo yang salah satunya diberikan kepada Soeharto itu sangat layak.
“Sudah layak penganugerahan gelar pahlawan nasional disematkan kepada Soeharto. Ini sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, bukan sebagai presiden, tapi sebagai pejuang putra Bangsa yang mempertahankan Indonesia karena jasa-jasanya hingga saat ini,” imbuhnya.
Tidak dipungkiri tambahnya, dari sisi lain memang ada kontroversinya karena kalau kita mahasiswa masuk kampus masuk organisasi akan membaca sejarah dan juga diajarkan fase-fase perjuangan kemahasiswaan fase tahun 1965 – 1966 menumbangkan orde lama kemudian tahun 1998 reformasi bermuatan Orde Baru.
“Kita tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM di masa itu. Tapi kita juga harus jujur, banyak hal baik yang diwariskan Soeharto bagi pembangunan dan stabilitas bangsa. Soeharto semasa beliau presiden Republik Indonesia, banyak sekali yang dilakukan untuk negara ini, mulai dari program peningkatan kesehatan, pendidikan swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur yang bisa kita nikmati hingga saat ini,” ucap mantan Ketua HMI Jawa Barat ini.
Sementara, Sahal Mubarok mengulas dari dua narasumber yang melihat perspektif, capaian-capaian dan fakta-fakta yang sampai saat ini rakyat Indonesia bisa rasakan.
“Saya ingin melihat dalam konteks perdebatan dan kontroversi Sebenarnya soal pemberian penghargaan pahlawan nasional terhadap pak Harto, teman-teman semua pasti punya akun IG dan Tiktok, pasti tahu perdebatan dan kontroversi penyematan gelar kepahlawanan ini. Namun begitu, kita harus menilai kelayakan penyematan gelar Pahlawan Nasional mesti dilihat secara objektif,” ujarnya.
Namun begitu, perlu disadari bahwa hal yang paling menjadi catatan penting adalah soal kapasitas building menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah, karena apa sekali salah mengambil keputusan kebijakan, maka dampaknya bukan hanya untuk diri pribadi tetapi itu kepada masyarakat publik dan negara. Sosok Soeharto pun begitu, beliau paham keputusan kebijakan yang telah ditetapkan pada masanya, tidak semua diterima oleh rakyat Indonesia.
Soeharto berhasil menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut, selama Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 7 persen, inflasi terkendali, dan kebutuhan pokok relatif terjangkau.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan status pahlawan nasional kepada Soeharto, presiden Indonesia kedua ini.
Dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, status pahlawan nasional diserahkan secara simbolis kepada dua anak Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo. (IDR)
