Hadapi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Fokuskan Mitigasi RAPBN 2026
Oleh: Agus Soepomo
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi global dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Prediksi mengenai terjadinya potensi konflik di wilayah negara Timur Tengah yang sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun 2025 lalu, kini telah terbukti secara akurat. Ketepatan analisis tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk merumuskan bagaimana strategi dalam melakukan antisipasi yang semakin matang agar RAPBN 2026 ke depan mampu untuk menjadi tameng bagi perekonomian nasional dari terjadinya guncangan global.
Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Septia W memandang bahwa langkah observasi pada terjadinya risiko global yang telah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 menjadi kunci kesiapan fiskal Indonesia saat konflik Israel-Iran pecah.
Pemerintah tidak sekadar memantau ketegangan geopolitik, tetapi langsung menyiapkan dana cadangan risiko fiskal atau fiscal buffer melalui program efisiensi dan realokasi anggaran birokrasi menuju belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Strategi tersebut terbukti efektif menjaga daya tahan fiskal Indonesia sepanjang 2025, sehingga pemerintah lebih percaya diri memfokuskan mitigasi pada RAPBN 2026.
Septia menjelaskan kenaikan harga minyak global yang sempat menyentuh US$78 per barel masih di bawah asumsi APBN 2025 yang mematok ICP di kisaran US$82 per barel dengan nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut menegaskan perencanaan fiskal pemerintah telah dilakukan secara antisipatif. Namun, mengingat konflik Timur Tengah berpotensi berkepanjangan, pemerintah terus mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber perekonomian dan menjadikan RAPBN 2026 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah menggulirkan stimulus ekonomi Rp24,4 triliun pada kuartal II/2025. Paket stimulus tersebut meliputi diskon transportasi, potongan tarif tol, penebalan bantuan sosial, Bantuan Subsidi Upah, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja sektor padat karya.
Program tersebut menjadi bukti pemerintah menempatkan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat sebagai prioritas, sembari merumuskan kebijakan fiskal jangka menengah dalam RAPBN 2026 yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian global.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai percepatan pembahasan RAPBN 2026 bersama pemerintah sangat krusial. DPR mendukung pemerintah untuk segera memitigasi dampak konflik Timur Tengah melalui RAPBN 2026, terutama terkait subsidi BBM dan stabilitas kurs rupiah.
Menurut Puan, kondisi geopolitik yang memanas berpotensi menaikkan harga minyak global secara drastis, khususnya jika jalur vital seperti Selat Hormuz benar-benar tertutup. Lonjakan harga minyak akan memicu kenaikan harga komoditas lain, termasuk BBM, sehingga pemerintah perlu menyiapkan perlindungan fiskal yang lebih besar pada RAPBN 2026.
Selain itu, Puan mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat mengevakuasi WNI dari kawasan konflik. Ia menilai ketepatan dan kecepatan pemerintah dalam menangani risiko kemanusiaan harus diimbangi dengan ketepatan penyusunan RAPBN 2026 sebagai mitigasi ekonomi nasional. DPR mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mampu melindungi daya beli masyarakat dari potensi inflasi akibat lonjakan harga komoditas global.
Dari sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memandang konflik Iran-Israel membawa risiko gelombang pemutusan hubungan kerja, terutama pada industri berorientasi ekspor yang terdampak penurunan permintaan global.
Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian mitigasi jangka pendek. Namun, Yassierli menekankan bahwa RAPBN 2026 harus menjadi bagian dari solusi jangka menengah dengan menyiapkan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat di tengah ancaman resesi global dan ketidakpastian geopolitik.
Sementara itu, sektor industri juga menjadi fokus mitigasi RAPBN 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan diversifikasi energi tidak lagi sekadar retorika. Pemerintah perlu memastikan RAPBN 2026 memberikan dukungan penuh kepada industri manufaktur untuk memproduksi mesin pembangkit dan infrastruktur energi nasional, guna mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rentan terganggu konflik global.
Agus memandang energi tidak hanya sebagai sumber daya produksi, tetapi juga komponen bahan baku penting dalam proses industri. Penguatan industri energi domestik akan menopang ketahanan fiskal Indonesia di masa depan.
Agus menilai pemerintah perlu mempercepat hilirisasi produk agro domestik sebagai strategi menahan laju inflasi pangan akibat kenaikan biaya logistik internasional dan fluktuasi nilai tukar dolar AS.
RAPBN 2026 harus mampu mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan pemrosesan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan pangan impor yang rentan gejolak harga global.
Keberhasilan pemerintah menjalin Local Currency Settlement (LCS) dengan Bank Rakyat Tiongkok juga menjadi modal penting menghadapi ketidakpastian nilai tukar rupiah di tengah konflik Timur Tengah. Kolaborasi bilateral seperti tersebut diharapkan dapat diperluas dalam RAPBN 2026 untuk mendukung stabilitas fiskal dan industri nasional.
Mitigasi konflik Timur Tengah melalui RAPBN 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan perencanaan fiskal yang responsif dan berpihak pada rakyat, pemerintah memastikan Indonesia tetap tangguh menghadapi badai geopolitik global yang kian sulit diprediksi. (*)
)*Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat
[edRW]
