Indonesia Tetap Kondusif, Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ Hanya Perkeruh Keadaan
Oleh : David Kiva Prambudi)*
Situasi Indonesia hingga saat ini tetap berada dalam kondisi yang sangat kondusif. Berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa negara ini berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang menguntungkan seluruh masyarakat.
Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap terbukti memicu kericuhan di berbagai wilayah Indonesia. Di Jawa Timur, misalnya, aksi unjuk rasa berujung ricuh ketika sejumlah demonstran berusaha menerobos Gedung DPRD serta membakar keranda dan spanduk yang mereka bawa, sehingga memaksa aparat keamanan untuk bertindak tegas. Sementara di Jakarta, para demonstran melempar botol plastik, sampah, dan bilah kayu ke arah petugas.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi demonstrasi semakin mengganggu ketertiban dengan pemblokiran jalur Trans-Sulawesi, yang menyebabkan kemacetan panjang. Akibatnya, masyarakat yang diklaim mereka wakili justru harus menanggung dampaknya dengan terganggunya aktivitas sehari-hari.
Berkaca pada situasi tersebut, mahasiswa wajib memahami dan mengkaji bahwa kebijakan yang diterapkan justru bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, bukan merugikan mereka.
Salah satu kebijakan yang tengah digulirkan adalah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, yang saat ini menunjukkan jalur yang tepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme terkait kebijakan ini, dengan mengapresiasi para menteri yang telah bersedia menyesuaikan anggaran kementerian untuk mencapai efisiensi yang signifikan, sebesar Rp306 triliun.
Presiden percaya bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efisien dalam penggunaan anggaran, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terlebih dalam peningkatan kualitas layanan publik yang optimal.
Kebijakan efisiensi anggaran ini, pada dasarnya memiliki tujuan jangka panjang yang baik demi kesejahteraan rakyat. Ketidakpastian ekonomi global tidak bisa menjadi alasan untuk menunda kebijakan efisiensi yang akan memberikan kestabilan bagi perekonomian Indonesia.
Efisiensi anggaran ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merespons tantangan-tantangan besar yang dihadapi Indonesia, seperti ketegangan ekonomi global dan perubahan iklim yang mempengaruhi sektor-sektor utama.
Menurut Presiden Prabowo, melalui kebijakan ini, negara bisa tetap menjalankan program pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dipahami dengan bijak, tanpa perlu menanggapi segala bentuk provokasi yang hanya berpotensi menciptakan ketidakpastian sosial.
Kendati demikian, munculnya isu-isu yang meresahkan, seperti spekulasi tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, seharusnya tidak perlu menambah keresahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada 14 Februari 2025, menegaskan bahwa isu PHK honorer tersebut tidaklah benar. Rekonstruksi anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah, justru bertujuan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan tenaga honorer yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan publik.
Langkah ini juga untuk menjaga agar seluruh sektor pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penekanan Menkeu pada pentingnya penelitian lebih lanjut terkait kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi para tenaga honorer.
Pemerintah memahami bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan besar semacam ini adalah memastikan bahwa semua pihak yang terdampak dapat memahami dengan jelas tujuannya dan proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak berdasar yang bisa mengganggu ketenangan sosial.
Di sisi lain, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun inflasi menjadi salah satu perhatian utama. Inflasi yang terkontrol dalam rentang 1,5% hingga 3,5% menurut Ramadhan Wafid Mustafa, Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS), tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Justru, inflasi yang terjaga dalam rentang ini menunjukkan ekonomi yang sehat. Pengendalian inflasi yang baik akan menjaga kestabilan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendukung daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, keberadaan provokasi dari segelintir pihak yang memanipulasi kondisi ini menjadi suatu hal yang merugikan. Ketika situasi sedang stabil dan kondusif, tindakan yang mendorong aksi massa atau kerusuhan justru dapat mengganggu proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Provokasi semacam ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, lebih bijak apabila setiap elemen masyarakat memahami tujuan besar di balik kebijakan yang dijalankan pemerintah, dan bersama-sama menjaga ketertiban serta mendukung kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang.
Pada akhirnya, Indonesia tetap berada di jalur yang benar untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Kebijakan efisiensi anggaran, pengendalian inflasi yang tepat, serta upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti bahwa Indonesia masih sangat kondusif untuk berkembang.
Provokasi yang berpotensi mengganggu kedamaian hanya akan memperkeruh keadaan, yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak. Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kedamaian dan menyukseskan program pemerintah demi kemajuan bangsa. Dengan memahami dan mendukung kebijakan yang diterapkan, Indonesia dapat keluar dari segala tantangan yang ada dengan lebih kuat dan lebih bersatu. (*)
)* Kontributor Yudistira Institute
