JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,44 triliun untuk periode bulan Juni–Juli 2025 sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat kelas menengah bawah.
Strategi ini dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat pada segmen pekerja produktif yang selama ini bisa dikatakan sering luput dari skema bantuan sosial reguler.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Drs. Trubus Rahadiansah, M.S., S.H., M.H., menilai langkah kebijakan tersebut mencerminkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pada kelompok rentan.
Bukan tanpa alasan, pasalnya selama ini kelas menengah di Indonesia berada pada tekanan ganda.
“Kelas menengah Indonesia saat ini berada dalam tekanan ganda. Di satu sisi, mereka tidak tergolong miskin secara administratif sehingga seringkali luput dari bantuan sosial reguler,” katanya.
“Namun di sisi lain, mereka juga belum cukup kuat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup imbas gejolak ekonomi dunia,” ujar Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti itu.
Trubus menyebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang diberikan kepada sebanyak 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta tersebut memiliki daya ungkit besar bagi konsumsi rumah tangga di tengah masyarakat.
Ia menambahkan bahwa data penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan yang telah terverifikasi menjadi faktor penting dalam efektivitas distribusi bantuan.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah membatalkan rencana diskon tarif listrik karena kendala proses penganggaran yang tidak memungkinkan eksekusi cepat.
Namun di sisi lain, pemerintah harus sesegera mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga penyaluran BSU menjadi pengganti kebijakan yang sangat tepat.
“Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean… maka kita menargetkan BSU,” ujarnya usai rapat terbatas, 2 Juni 2025.
Menilai hal tersebut, Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berada pada kelas menengah ke bawah.
“Stimulus ini bernuansa agar mobilitas masyarakat tetap tinggi saat libur sekolah,” jelasnya.
Sebagai informasi, bahwa berbagai paket insentif yang pemerintah gelontorkan tersebut meliputi bantuan sosial tambahan, diskon transportasi, potongan tarif tol, dan subsidi jaminan kecelakaan kerja.
Seluruh langkah ini dipandang sebagai kebijakan yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan terus mendorong konsumsi domestik.
