Langkah Strategis Pemerintah Dorong Produktivitas di Tengah Tantangan Ekonomi
Oleh: Bagus Pratama
Pelemahan ekonomi global yang sedang berlangsung telah memberikan dampak pada berbagai sektor dalam negeri. Namun, kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa respons. Sejumlah langkah produktif telah disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Kebijakan fiskal yang fleksibel telah diterapkan sebagai salah satu strategi utama. Belanja negara telah difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan program perlindungan sosial. Dengan pendekatan tersebut, daya beli masyarakat bisa dijaga, dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah terdampak tetap bisa digerakkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan mengenai dukungan dari pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha Amerika Serikat terhadap langkah-langkah negosiasi perdagangan Indonesia patut diapresiasi sebagai capaian diplomasi ekonomi yang konstruktif. Dalam situasi global yang semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian, keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di AS merupakan langkah strategis yang menunjukkan ketegasan, kejelasan arah kebijakan, dan kemampuan menjalin komunikasi lintas negara.
Pertemuan yang dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci seperti US Secretary of Treasury, USTR, Secretary of Commerce, dan National Economic Council menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif tetapi juga diterima sebagai mitra dialog yang kredibel oleh negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ini merupakan pencapaian penting karena menyangkut kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga akses pasar, mengamankan tarif yang lebih adil, dan melindungi kepentingan pelaku usaha dalam negeri.
Insentif pajak juga telah diberikan kepada pelaku usaha, terutama UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Beban usaha telah dikurangi melalui relaksasi administrasi perpajakan dan pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, roda usaha kecil dan menengah dapat terus berputar meskipun tekanan ekonomi global masih dirasakan.
Pernyataan Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mengenai pentingnya kolaborasi antarlembaga dan percepatan penyerapan anggaran patut dijadikan catatan strategis dalam upaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda, langkah-langkah yang memperkuat koordinasi internal dan memaksimalkan kekuatan domestik sangat relevan untuk diutamakan.
Kolaborasi antarlembaga bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kompleksitas tantangan ekonomi saat ini membutuhkan respons yang terintegrasi. Setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, hingga otoritas moneter dan fiskal, harus menyatukan visi dan langkah agar kebijakan tidak berjalan secara parsial. Tanpa koordinasi yang kuat, efektivitas program bisa terhambat, bahkan menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi.
Investasi dalam sektor strategis juga terus didorong. Proyek-proyek besar tetap dilanjutkan agar penciptaan lapangan kerja tidak terhambat. Sektor energi baru dan terbarukan, industri hilirisasi, dan transformasi digital telah dijadikan prioritas untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di kancah global. Melalui kolaborasi antarlembaga dan dukungan regulasi yang pro-investasi, realisasi investasi dalam negeri maupun luar negeri terus ditingkatkan.
Sektor pertanian dan perikanan pun tidak luput dari perhatian. Produksi pangan dijaga melalui program ketahanan pangan nasional, yang tidak hanya mengandalkan subsidi tetapi juga peningkatan teknologi dan efisiensi distribusi. Petani dan nelayan telah diberikan dukungan berupa akses permodalan dan pembinaan agar produktivitas tetap bisa ditingkatkan, walau tantangan eksternal cukup berat.
Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menegaskan pentingnya membangun kemitraan jangka panjang yang adil, seimbang, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Freeport mencerminkan arah kebijakan ekonomi nasional yang semakin dewasa dan berdaulat. Dalam hubungan dengan perusahaan multinasional, terlebih di sektor strategis seperti pertambangan, posisi tawar negara harus ditempatkan secara setara demi menjamin kepentingan nasional tidak terpinggirkan.
Kemitraan yang hanya berpihak pada salah satu pihak, terlebih dalam pengelolaan sumber daya alam, sudah tidak relevan lagi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, semangat untuk membangun hubungan yang adil dan berimbang sebagaimana disampaikan Sri Mulyani merupakan langkah positif dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik sah atas kekayaan alamnya.
Selain itu, pendekatan berimbang yang diusung pemerintah juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak anti-investasi, namun ingin menempatkan kerja sama bisnis dalam kerangka yang sehat dan berkeadilan. Freeport sebagai mitra asing diberi ruang untuk tetap beroperasi dan memperoleh keuntungan, tetapi dengan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan lokal, transfer teknologi, dan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Di bidang ketenagakerjaan, pelatihan vokasi dan program padat karya telah dijalankan secara masif. Program-program tersebut dirancang untuk menyerap tenaga kerja di berbagai daerah sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, potensi pengangguran akibat pelemahan ekonomi dapat ditekan.
Dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan dan dijalankan, optimisme atas pemulihan ekonomi nasional tetap bisa dipertahankan. Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penanggulangan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap guncangan global.
Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah produktif yang telah ditempuh menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi perekonomian dan masyarakat. Dukungan berbagai pihak akan sangat dibutuhkan agar momentum pemulihan tidak terhambat dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama dan menjadikan Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.
)*Penulis merupakan Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia
