Masyarakat Diimbau Waspada, Pemerintah Siapkan Antisipasi Risiko Bencana Saat Tahun Baru 2025
Oleh: Zabran Ramadhan
Mendekati perayaan Tahun Baru, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko bencana yang kerap terjadi pada musim penghujan. Pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah mengambil langkah-langkah antisipatif guna mengurangi dampak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang sering kali melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir tahun.
Langkah antisipatif guna mengurangi dampak bencana alam ini menjadi prioritas mengingat periode pergantian tahun biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk berlibur maupun merayakan malam Tahun Baru.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa sejumlah daerah rawan bencana, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sukabumi, serta wilayah pegunungan seperti Gunung Semeru, Gunung Lewotobi, dan Maluku Utara, menjadi perhatian utama.
Pemerintah, melalui kerja sama lintas instansi, telah menyiapkan tim tanggap bencana yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi situasi ini.
Kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi, termasuk curah hujan tinggi, tanah longsor, dan banjir, menjadi ancaman nyata. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu, mengungkapkan bahwa fenomena La Niña yang aktif hingga awal 2025 meningkatkan peluang hujan lebat di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.
Selain itu, angin muson barat yang membawa uap air ke wilayah Pulau Jawa dan kondisi labilitas atmosfer lokal memperkuat potensi curah hujan tinggi. Teguh menjelaskan bahwa wilayah pesisir selatan Jawa Barat akan lebih awal mengalami intensitas hujan tinggi, sedangkan wilayah utara diprediksi mencapai puncak curah hujan pada awal 2025.
Untuk mengurangi dampak bencana, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang. Teguh menyarankan langkah antisipasi seperti membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar sebagai upaya mitigasi risiko banjir.
Teguh juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan tas bencana sebagai langkah mitigasi dini. Tas ini diharapkan berisi kebutuhan pokok yang dapat membantu masyarakat bertahan dalam situasi darurat. Langkah ini dinilai relevan mengingat intensitas hujan yang diperkirakan berlangsung cukup lama selama musim hujan Desember hingga Februari.
Selain itu, pemerintah melalui BNPB akan melakukan modifikasi cuaca guna menurunkan hujan deras ke laut sebelum mencapai daratan. Meskipun demikian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengakui bahwa langkah tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan risiko hujan lebat di wilayah daratan.
Pratikno menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia dalam menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah diimbau untuk siaga dan berkoordinasi dengan aparat terkait guna memitigasi risiko bencana hidrometeorologi yang meningkat selama musim hujan.
Aparat pemerintah juga diharapkan aktif menyosialisasikan informasi mengenai potensi bencana kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang jalur perjalanan yang aman untuk menghindari daerah rawan longsor dan banjir.
Sebagai bagian dari langkah pencegahan, pemerintah telah mendirikan 1.854 pos terpadu dan pos pelayanan yang tersebar di berbagai daerah strategis. Pos ini tidak hanya berfungsi untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan selama libur akhir tahun.
Di pelabuhan-pelabuhan utama, aparat keamanan telah disiagakan untuk mengelola arus penyeberangan yang diprediksi memuncak pada akhir Desember.
Selain itu, pemerintah telah menyusun strategi penanganan yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi antara TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bencana di musim libur ini.
Tidak hanya itu, peran serta masyarakat juga dinilai penting dalam memastikan keberhasilan mitigasi risiko bencana. Masyarakat diimbau untuk mengikuti arahan pemerintah dan mematuhi protokol keselamatan yang telah disosialisasikan.
Dalam skala nasional, pemerintah juga memastikan langkah-langkah antisipasi telah diintegrasikan dengan kebijakan transportasi. Hal ini mencakup kesiapan jalur evakuasi, pengelolaan arus lalu lintas, serta penyediaan layanan informasi terkini terkait cuaca dan kondisi jalan. Semua upaya ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru.
Langkah antisipasi pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BMKG yang terus memantau dinamika atmosfer untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Informasi terkini mengenai cuaca ekstrem diharapkan dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat, terutama dalam merencanakan perjalanan selama periode liburan.
Pemerintah juga tidak mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat di tengah situasi ini. Dengan tetap menjaga stabilitas layanan publik, aparat di lapangan diinstruksikan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak.
Selain itu, koordinasi dengan pihak swasta, komunitas lokal, dan lembaga kemanusiaan juga dilakukan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana. Semua langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang dapat mengganggu kelancaran libur akhir tahun.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, harapannya libur Natal dan Tahun Baru dapat dirayakan dengan damai meskipun di tengah ancaman cuaca ekstrem. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama selama periode ini.
)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute
