Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah kementerian dan lembaga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu instansi yang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“KPK ini punya peran sentral dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Kementerian PANRB siap memberikan masukan dan dukungan sesuai dengan kewenangan kami untuk memastikan KPK dapat menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Rini dalam pernyataannya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam pemerintahan. “Komitmen kuat pemerintahan dalam memerangi korupsi tertuang dalam Astacita yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” tambahnya.
Sementara itu, dari kalangan partai politik, Sekretaris II Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menyoroti pentingnya implementasi nyata dalam pemberantasan korupsi. Ia mendorong Presiden Prabowo untuk tidak hanya fokus pada pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, tetapi juga merevisi Undang-Undang KPK agar independensi lembaga antirasuah itu kembali terjamin.
“Pemberantasan korupsi tanpa tindakan dan implementasi yang tegas, hanya ‘omon-omon’. Seyogianya niat baik Presiden Prabowo harus didukung seluruh jajarannya. Jangan ada yang setengah hati dalam pemberantasan korupsi ini,” tegas Yan.
Langkah konkret pemerintah dalam memberantas korupsi juga tercermin dari dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam menelusuri dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut. “Pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut,” kata Tessa.
Lebih lanjut, Budi berharap, dengan adanya sinyal dukungan dari kepala negara, DPR RI dapat segera menindaklanjuti pembahasan RUU Perampasan Aset hingga pengesahan. Menurutnya, kehadiran UU ini akan memperkuat efektivitas kerja KPK dalam menindak kejahatan korupsi.
Dengan konsistensi dari Presiden Prabowo dan dukungan dari lintas sektor, publik menaruh harapan besar bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi janji politik, melainkan agenda kerja nyata yang dijalankan secara sistematis dan menyeluruh. Dukungan terhadap kelembagaan KPK dan percepatan regulasi seperti RUU Perampasan Aset menjadi bukti bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang benar untuk memutus mata rantai korupsi hingga ke akarnya.
