Mengapresiasi Strategi Hilirisasi Demi Percepatan Pemerataan Ekonomi Nasional
Oleh: Rey Saputra
Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan kebijakan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, hilirisasi telah terbukti menjadi langkah strategis yang mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang solid. Ia mengungkapkan bahwa meskipun dinamika global masih penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan banyak negara maju maupun berkembang.
Berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), nilai PDB Indonesia mencapai 4,8 triliun dolar AS, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan hilirisasi yang mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan pengurangan ketergantungan pada komoditas mentah.
Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan yang mendukung hilirisasi secara menyeluruh. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bertujuan untuk mempercepat industrialisasi di berbagai daerah.
KEK Gresik, misalnya, telah menjadi pusat produksi emas nasional, didukung oleh peluncuran bullion bank yang akan memperkuat industri pertambangan serta menjadi bantalan ekonomi menghadapi fluktuasi pasar global. Selain KEK Gresik, beberapa KEK lainnya seperti KEK Sei Mangkei dan KEK Palu juga memainkan peran penting dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam di daerah masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi di sektor pertambangan dan energi. Data menunjukkan bahwa ekspor produk hilirisasi nikel mengalami lonjakan signifikan, dari hanya 4 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 33,52 miliar dolar AS pada 2023, dan diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan memperkuat industri dalam negeri. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sejak 2020 mampu memberikan dampak positif terhadap industri pengolahan dalam negeri.
Kebijakan hilirisasi juga didukung dengan upaya pengelolaan investasi yang lebih strategis. Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp20,6 triliun pada 2025 untuk lima proyek strategis yang bertujuan memperkuat hilirisasi serta menciptakan industri turunan yang berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Pembangunan smelter dan pabrik pengolahan mineral lainnya juga terus digenjot untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang nasional.
Demi memastikan keberlanjutan hilirisasi, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia dengan persentase 100 persen selama 12 bulan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa negara hingga 100 miliar dolar AS, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap aliran dana dari sektor pertambangan dan perkebunan.
Pada sektor industri manufaktur, hilirisasi terus diperluas ke berbagai bidang, termasuk sektor otomotif dan petrokimia. Pemerintah telah menyusun peta jalan yang mengatur strategi hilirisasi berdasarkan jenis produk, lokasi produksi, serta potensi pengembangannya di berbagai daerah. Dengan adanya kebijakan ini, industri nasional dapat berkembang lebih terarah, sekaligus mendorong peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Dukungan terhadap hilirisasi juga diperkuat melalui kerja sama internasional. Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam kunjungannya ke Belanda, menegaskan bahwa Indonesia berharap dapat memperkuat kemitraan dengan negara-negara Eropa dalam mendukung hilirisasi dan pengembangan sektor industri. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang ketahanan pangan dan transisi energi, yang turut menjadi bagian dari strategi hilirisasi Indonesia. Selain Belanda, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan dalam pengembangan industri berbasis teknologi tinggi.
Upaya hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, hilirisasi dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada impor produk jadi. Hilirisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional melalui program pelatihan dan sertifikasi di berbagai sektor industri.
Dukungan berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah. Dengan sinergi antara sektor pemerintah, industri, dan keuangan, hilirisasi akan terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing di kancah global.
Keberlanjutan kebijakan hilirisasi memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari dunia usaha dan masyarakat. Jika kebijakan ini terus dijalankan secara konsisten, Indonesia dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
)* Pengamat adalah kontributor Pertiwi Institutr
