Menjaga Kedamaian Pilkada dengan Menolak Isu SARA
Oleh : Vania Salsabila Pratama
Dalam konteks Pilkada 2024, penting bagi kita untuk menolak segala bentuk politik yang menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Tidak hanya demi menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga untuk menghormati perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saatnya kita bersatu untuk memastikan Pilkada berjalan tanpa politik uang dan tanpa sentimen SARA yang dapat merusak persatuan bangsa.
Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Azwardi Natta, menyampaikan harapan besar agar Pilkada 2024 bebas dari politik uang dan isu SARA. Pernyataan ini disampaikan dalam sosialisasi pengawas partisipatif di Kampus Mediterranean Karangasem pada 29 Juli.
Menurut Azwardi, tindakan yang mengatasnamakan golongan, kelompok, agama, suku, dan ras dengan cara menghina, menghasut, dan mengadu domba, terutama dalam politik, dapat merusak kesatuan dan keutuhan bangsa. Tindakan semacam ini mencederai nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan harus dicegah.
Azwardi juga menekankan pentingnya mencegah praktik politik uang. Politik uang dapat menghasilkan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Politik uang merupakan upaya memengaruhi pilihan pemilih dengan cara tidak etis, dapat menghancurkan daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih melalui cara tersebut.
Di sisi lain, Bawaslu juga memastikan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih. Ini merupakan salah satu hak konstitusional yang harus dilindungi. Dengan memastikan seluruh masyarakat terdaftar, Bawaslu membantu menjaga integritas proses pemilihan.
Senada, Kapolres Sijunjung, AKBP Andre Anas, juga mengingatkan pentingnya berpolitik secara sehat dan badunsanak (bersaudara) dan mengajak masyarakat untuk menghindari penyebaran isu SARA, kampanye hitam, dan hal-hal yang dapat memicu perpecahan.
Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah simbol kematangan masyarakat. Proses Pilkada harus dilaksanakan secara sehat, sportif, jujur, dan adil untuk menghasilkan pemimpin berkualitas.
Andre menegaskan bahwa Pilkada 2024 harus dijalankan dengan semangat Pilkada Badunsanak. Tahapan Pilkada telah dimulai dengan peluncuran resmi oleh KPU Kabupaten Sijunjung di Simpang Tugu Muaro Sijunjung pada 8 Juli. Situasi kamtibmas harus tetap kondusif, dan masyarakat harus menjaga suasana yang tenang.
Andre juga menambahkan pentingnya mengedepankan politik sehat dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Peran aktif para Ninik Mamak, Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat juga dibutuhkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan mengedepankan konsep Pilkada Badunsanak.
Saat ini, pengorbitan nama pasangan calon kepala daerah sering dilakukan oleh tim sukses dan relawan melalui media sosial, seperti Facebook. Namun, seringkali pengguna media sosial saling menyerang dan memojokkan pasangan lain dengan isu negatif, bahkan menjurus ke SARA.
Dalam berpolitik, masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan asas kemanusiaan. Tim Siberkrim Polri melakukan pemantauan untuk mencegah pelanggaran hukum.
Di Berau, Kaltim, DPD Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) juga mendeklarasikan diri untuk mengawal Pilkada 2024 secara damai dan menolak politik isu SARA. Deklarasi ini digelar pada puncak hajatan HUT ke-21 Ikapakarti di Gor Pemuda Tanjung Redeb. Sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Berau, langkah ini penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman dan kondusif.
Sekretaris DPD Ikapakarti Berau, Aan Wibowo, menegaskan deklarasi ini adalah bagian dari sikap Ikapakarti untuk menolak perpecahan di masyarakat. Ikapakarti menolak segala bentuk upaya yang dapat menimbulkan perpecahan, provokasi, hasutan, dan ujaran kebencian. Mereka juga menegaskan bahwa Pilkada harus berlangsung dengan damai, penuh kehangatan, dan kekeluargaan.
Ikapakarti, yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, mengajak semua kontestan Pilkada untuk lebih mengedepankan persatuan di tengah masyarakat. Penyelenggara dan pengawas Pilkada harus bersikap netral agar proses pemilihan berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Aan Wibowo juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada dan memberikan hak suaranya. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan demokrasi di masa depan. Ikapakarti juga menolak gerakan golput (golongan putih) karena dapat merusak kualitas demokrasi.
Pilkada 2024 adalah ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia. Menjaga kedamaian dan persatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga setiap warga negara. Menolak politik uang dan isu SARA adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat.
Saatnya kita semua berkomitmen untuk mendukung pemilu yang damai dan berkualitas, mengutamakan persatuan di atas segala perbedaan. Mari kita bersama-sama menolak segala bentuk provokasi yang dapat merusak kebersamaan dan menjaga semangat Pilkada sebagai ajang demokrasi yang sehat.
Dengan demikian, kita tidak hanya merayakan demokrasi, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan yang kokoh dan harmonis. Semoga Pilkada 2024 menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkokoh persatuan dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
