Peduli Nelayan, Presiden Prabowo Komitmen Bongkar Pagar Laut
Oleh : Andi Mahesa
Salah satu langkah konkret yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah adalah pembongkaran pagar laut yang selama ini menghambat akses nelayan untuk mencari nafkah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan ketegasan dan kepeduliannya terhadap nasib nelayan melalui aksi pembongkaran pagar laut di sejumlah wilayah pesisir.
Kebijakan ini diharapkan mampu membuka akses bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk kembali menghidupi diri mereka dengan cara yang layak, serta memastikan kelestarian ekosistem laut.
Salah satu tindakan penting yang sudah dilakukan adalah pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI AL, Polairud, dan nelayan setempat. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menjelaskan bahwa TNI AL telah membongkar pagar laut sepanjang 20,7 kilometer dari total 30,16 kilometer yang berada di tiga wilayah pesisir Tangerang.
Pembongkaran tersebut dilakukan dengan melibatkan sekitar 256 personel dan sejumlah peralatan seperti perahu karet, kapal milik nelayan, serta peralatan lainnya. Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan arahan yang jelas agar seluruh pagar laut yang menghalangi aktivitas nelayan ini segera dibongkar, sehingga akses mereka untuk mencari ikan kembali terbuka.
Pembongkaran pagar laut ini merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan hak nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini terbebani oleh ketidakadilan. Pagar-pagar laut tersebut sering kali dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan lahan laut untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir. Dengan dibongkarnya pagar laut, nelayan kini dapat melaut tanpa harus terhalang oleh kepemilikan ilegal atas lahan laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menunjukkan komitmen yang sama dalam proses pembongkaran pagar laut. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menjelaskan bahwa KKP bersinergi dengan tim polisi khusus dalam melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah menindaklanjuti kegiatan pemagaran laut yang tidak memiliki izin, termasuk yang terbuat dari bambu, yang tentunya merugikan masyarakat dan nelayan setempat.
Sinergitas antara TNI AL, KKP, Polairud, dan nelayan di lapangan menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pembongkaran pagar laut juga diiringi dengan langkah hukum yang jelas, sehingga masyarakat pesisir tidak hanya mendapatkan pembelaan secara langsung, tetapi juga rasa keadilan yang mendalam. KKP memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pembongkaran ini.
Langkah tegas pemerintah dalam mengusut dan membongkar pagar laut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk membela masyarakat kecil, khususnya nelayan yang selama ini dipersulit oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembongkaran pagar laut yang dilakukan bersama ratusan nelayan dan personel TNI AL serta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan harapan baru bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.
Tindakan tegas pemerintah ini bukan hanya untuk membongkar pagar laut, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam menegakkan keadilan. Pihak-pihak yang telah merampas hak masyarakat pesisir selama ini harus dipertanggungjawabkan. Pembongkaran ini menjadi momen penting bagi masyarakat yang selama ini merasakan dampak buruk dari penguasaan ilegal atas lahan laut.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari berbagai lembaga serta pihak terkait, pembongkaran pagar laut bukan hanya sekadar aksi teknis, tetapi juga langkah penting untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Nelayan yang selama ini terkendala oleh pemagaran ilegal kini bisa kembali melaut dengan tenang. Selain itu, pembongkaran ini juga mendukung kelestarian ekosistem laut, yang pada gilirannya juga mendukung kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo dengan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat, menunjukkan ketegasan dalam menjalankan kebijakan ini. Pembongkaran pagar laut ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk membela hak rakyat, terutama nelayan, yang sering kali terpinggirkan. Ke depan, diharapkan langkah-langkah serupa dapat diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pihak yang merampas hak masyarakat pesisir demi kepentingan pribadi.
Kebijakan pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh pemerintah patut didukung penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah langkah yang nyata dan konkret dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan dalam mendukung upaya pemerintah untuk membuka akses nelayan agar mereka bisa mencari nafkah dengan lebih baik.
Pembongkaran pagar laut merupakan simbol keadilan dan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan. Dengan komitmen yang terus dijaga, diharapkan para nelayan dan masyarakat pesisir bisa hidup lebih sejahtera di masa depan.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.
