Pemerintah Aktif Awasi Program Makan Gizi Gratis Demi Jaga Kualitas
Oleh : Astrid Widia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah secara nasional menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus memberdayakan perekonomian lokal. Pengawasan yang ketat dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci utama untuk memastikan implementasi program ini benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi agar program ini tak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi sebuah upaya nyata dalam mencetak generasi sehat dan cerdas. Masyarakat pun diajak turut mengawasi pelaksanaan program ini demi keberhasilannya secara menyeluruh.
Dalam kunjungannya ke Sekolah Dasar Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya pengelolaan Program MBG secara transparan dan profesional. Ia menekankan bahwa aspek higienitas makanan yang disajikan, mulai dari proses pengolahan hingga waktu penyajiannya, harus menjadi perhatian utama. Kandungan gizi pun harus tetap menjadi prioritas utama agar program ini benar-benar memberi dampak positif terhadap kesehatan siswa.
Bima Arya juga menambahkan bahwa program ini harus mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Artinya, pemasok bahan makanan maupun jasa katering seyogianya berasal dari daerah setempat agar roda ekonomi lokal ikut bergerak. Ia menegaskan bahwa prinsip utama yang perlu dijaga adalah kualitas gizi bagi anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, pengawasan dari kepala daerah terhadap pelaksanaan program di lapangan sangat diperlukan, termasuk keterbukaan terhadap masukan masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah mengacu pada protokol keamanan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik bahwa program MBG di daerahnya berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Seluruh sekolah penerima program telah diberikan arahan teknis dan secara rutin berkoordinasi dengan penyedia katering untuk memastikan standar mutu tetap terjaga.
Irfan menyebutkan bahwa SD Negeri 015 merupakan salah satu dari tujuh sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menjalankan program ini. Irfan juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya program sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.
Di wilayah lain, kepolisian juga menunjukkan kepedulian serupa. Kapolres Metro Polda Lampung, AKBP Hangga Utama Darmawan memerintahkan seluruh bhabinkamtibmas di wilayah hukumnya agar aktif memantau pelaksanaan Program MBG di sekolah-sekolah.
Tujuannya memastikan pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Ia melihat kehadiran bhabinkamtibmas di tengah masyarakat bukan hanya sebagai upaya menciptakan rasa aman, tetapi juga sebagai bentuk sinergitas antara aparat kepolisian dan lembaga pendidikan dalam menyukseskan kebijakan strategis nasional.
Menurut Hangga, tugas kepolisian tidak terbatas pada penegakan hukum semata, melainkan mencakup dukungan terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Kolaborasi yang solid antara aparat keamanan, pihak sekolah, dan masyarakat diyakini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur pendukung program, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Irjen (Purn) Suardi Samiran mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan 1.993 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga akhir April 2025. Namun, hingga saat ini, jumlah SPPG yang sudah terbangun baru mencapai 1.087 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa apabila target tersebut sudah tercapai, maka pembangunan dapur MBG akan dihentikan sementara karena keterbatasan jumlah tenaga pendukung atau Satuan Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang saat ini juga baru berjumlah 1.993 orang. Suardi menilai, tidak masuk akal jika pembangunan dapur terus dilakukan sementara tenaga pelaksananya belum tersedia secara memadai.
Suardi menyatakan bahwa BGN membuka peluang bagi masyarakat yang ingin turut serta mendirikan dapur MBG secara mandiri. Ia mengakui ada minat besar dari sektor swasta untuk terlibat dalam program ini. Hal ini diamini oleh Wali Kota Solo Respati Ardi yang menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Solo terhadap pelaksanaan MBG.
Ia mendorong pembangunan dapur SPPG di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau, sekaligus membuka kemitraan dengan pelaku UMKM. Meski begitu, ia juga menyadari adanya tantangan, terutama dari sisi kapasitas UMKM yang masih terbatas hanya mampu menyediakan sekitar 500 paket MBG. Padahal, idealnya satu SPPG harus mampu mendistribusikan hingga 3.000 paket. Oleh karena itu, ia berencana menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mengonsolidasikan kekuatan UMKM agar bisa memenuhi standar yang dibutuhkan.
Dengan berbagai upaya dan dukungan dari lintas sektor, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan potensi besar sebagai program strategis yang tidak hanya menyasar aspek kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi lokal.
Partisipasi aktif masyarakat pun menjadi elemen penting yang tak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa perlu memastikan bahwa program ini terus dijalankan dengan penuh komitmen, transparansi, dan semangat gotong royong agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
