Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Memperkuat Stabilitas
Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2025 melalui serangkaian kebijakan strategis yang difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, serta peningkatan realisasi belanja negara.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai respons atas kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year) pada triwulan I-2025. Pemerintah menilai perlunya langkah terukur untuk menjaga momentum pemulihan dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap dinamika global.
“Mewaspadai kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah,” ujar Airlangga.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional, termasuk melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pemerintah juga tengah mendorong implementasi Kredit Investasi untuk sektor industri padat karya, sebagai strategi penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi. Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya menjadi salah satu fokus agar sektor manufaktur dan industri lainnya bisa menyerap tenaga kerja dan memacu produktivitas nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Pemerintah, kata Sri Mulyani, menjaga optimisme dengan memastikan kebijakan fiskal bekerja secara maksimal, terutama dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya efektivitas belanja negara dalam merangsang pertumbuhan, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari kalangan pelaku industri dan logistik. Chairman Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI Institute), Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang didominasi konsumsi domestik memerlukan perhatian khusus agar terus menjadi motor penggerak ekonomi.
“Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55 persen kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15 persen,” ungkap Yukki.
Ia mendorong agar pemerintah memperkuat konsumsi domestik dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat kelas menengah, seperti insentif belanja untuk UMKM, pembukaan lapangan kerja di sektor manufaktur, serta percepatan realisasi anggaran pemerintah.
“Stimulus belanja yang diarahkan ke sektor riil, terutama UMKM, akan memperkuat sirkulasi uang di masyarakat. Ini penting agar pemulihan ekonomi tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi juga di lapangan,” tegasnya.
Dengan kombinasi antara stimulus fiskal, reformasi regulasi, dan upaya penciptaan lapangan kerja, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
