Indonesia tengah memasuki era transformasi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan visi membangun Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat, pemerintah kini fokus pada penguatan perekonomian melalui kebijakan yang terarah, efisien, dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, pemerintah juga mendorong pendirian Bank Emas guna memperkuat ekosistem logam mulia nasional dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.
Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia memerlukan kebijakan dan program yang dapat menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai motor penggerak investasi yang mengedepankan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Danantara akan menjadi katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional guna mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara berpotensi mengubah wajah perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif dan bernilai tinggi.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya, M. Ali Affandi, juga mengapresiasi kehadiran Danantara sebagai momentum penting bagi penguatan pondasi ekonomi nasional. Menurutnya, Danantara berperan dalam menarik investasi global dan memastikan distribusi modal yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia.
Selain itu, praktisi pendampingan UMKM dan CEO Layanan UMKM Naik Kelas (LUNAS), Roy Baskoro, menyoroti potensi Danantara dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Dengan dukungan investasi yang tepat sasaran, sektor UMKM dapat berkembang lebih pesat, menghasilkan produk unggulan, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja di berbagai daerah. Ini akan mempercepat proses pemerataan ekonomi di Indonesia.
Indonesia memiliki potensi besar dalam industri emas, dengan cadangan yang menempati peringkat keenam terbesar di dunia. Keberadaan Bank Emas menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut guna memperkuat ekosistem logam mulia nasional. Selain itu, bank ini dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi melalui pengelolaan emas yang lebih terstruktur dan produktif.
Anggota Komisi IX DPR RI, Fathi, menegaskan bahwa Indonesia sudah selayaknya memiliki Bank Emas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Bank Emas bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai pendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Fathi menjelaskan bahwa Bank Emas dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan tepat sasaran.
Dukungan terhadap pembentukan Bank Emas juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Selain menambah PDB dan membuka jutaan lapangan kerja, Bank Emas juga akan meningkatkan tabungan emas masyarakat serta memperkuat cadangan emas negara. Dengan adanya Bank Emas, devisa negara dapat dihemat sehingga memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi.
Dalam upaya memperkuat ekosistem emas nasional, kolaborasi antara PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan apresiasi luas. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan layanan keuangan berbasis emas yang lebih inklusif. Bank Emas tidak hanya akan melayani penyimpanan emas, tetapi juga memberikan fasilitas peminjaman berbasis emas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Dewan Pembina BPP HIPMI, Ajib Hamdani, menilai bahwa Bank Emas merupakan terobosan strategis yang dapat mengoptimalkan stok emas serta produk turunannya. Dengan regulasi yang tepat, emas dapat menjadi aset produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang krusial. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan, perlu memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dari penyimpanan, peminjaman, serta layanan berbasis emas lainnya.
Pengamat perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto, menambahkan bahwa potensi bisnis lain seperti perdagangan emas, simpan-pinjam emas, serta jasa penitipan emas akan semakin meningkat. Nilai tambah yang dihasilkan dari optimalisasi sumber daya emas diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp50 triliun. Oleh karena itu, Bank Emas perlu didukung dengan regulasi yang fleksibel namun tetap mengedepankan aspek keamanan dan stabilitas keuangan.
Kehadiran Danantara dan Bank Emas merupakan langkah besar dalam mendorong investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Kedua lembaga ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan optimalisasi aset negara, tetapi juga pada penguatan sektor riil dan inklusi keuangan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip investasi yang berkelanjutan, Danantara dan Bank Emas diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih merata dan inklusif. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah ini, sehingga Indonesia dapat semakin kuat, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat global.
)* Penulis merupakan pengamat ekonomi
