Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Sektor Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
Oleh : Arka Dwi Francesco
Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui dorongan sinergi lintas sektor. Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks di era globalisasi, pendekatan terpadu antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi strategi penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pola kerja sama yang solid, setiap kebijakan akan lebih responsif terhadap kebutuhan buruh sekaligus mampu memperkuat daya saing nasional.
Salah satu wujud komitmen tersebut tercermin dalam sinergi strategis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kepatuhan pemberi kerja serta meningkatkan perlindungan pekerja melalui integrasi sistem perpajakan dan jaminan sosial. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya mendukung pembangunan nasional dari sisi perlindungan tenaga kerja, tetapi juga membantu meningkatkan rasio pajak negara.
Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan buruh tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan tata kelola fiskal negara. Dengan adanya integrasi data, buruh yang selama ini bekerja di sektor informal pun akan lebih mudah terjangkau oleh sistem perlindungan pemerintah. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, melainkan juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor, sebab kepastian perlindungan sosial merupakan indikator penting dalam iklim ketenagakerjaan yang sehat.
Ketegasan pemerintah tercermin lewat sikap Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen tengah dikaji secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa keputusan mengenai hal tersebut akan dibahas bersama pekerja dan pengusaha melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan kebijakan strategis yang berdampak luas.
Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan kesungguhan untuk mendengar aspirasi buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha agar tidak menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja. Kajian berbasis data yang dilakukan pemerintah penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkeadilan bagi kedua belah pihak. Pemerintah dengan demikian meneguhkan perannya sebagai penengah yang adil dan memastikan dunia usaha serta pekerja sama-sama terlindungi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia, Yassierli juga menekankan bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan, melainkan juga mencakup akses terhadap pekerjaan layak, aman, dan produktif. Ia mengingatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga tidak seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan. Ia pun mendorong pengembangan balai pelatihan dan peningkatan produktivitas sebagai upaya memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.
Pandangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan buruh sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya paradigma baru bahwa kesejahteraan pekerja berbanding lurus dengan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika akses pendidikan, pelatihan, dan jaminan sosial diperluas, maka buruh akan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar kerja. Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 akan semakin realistis untuk dicapai.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah atas nasib buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Ia menilai bahwa kebijakan pengangkatan kembali ribuan buruh sebagai pegawai tetap melalui inisiatif Desk Ketenagakerjaan yang merupakan langkah luar biasa dalam memberikan kepastian kerja bagi puluhan ribu pekerja.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap buruh tidak hanya datang dari sektor ketenagakerjaan, tetapi juga melibatkan lembaga keamanan negara. Bagi para buruh, kepastian mendapatkan status pegawai tetap merupakan bentuk perlindungan yang berharga, karena memberikan rasa aman sekaligus menghapus kekhawatiran akan kerentanan ekonomi. Pemerintah melalui kolaborasi lintas institusi membuktikan bahwa buruh ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional.
Dari berbagai pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa sinergi lintas sektor bukan sekadar jargon, melainkan strategi konkret untuk mencapai kesejahteraan buruh. Kolaborasi yang terjalin ini menjadi bukti bahwa setiap kebijakan dirancang dengan pendekatan holistik, menghubungkan kepentingan pekerja, dunia usaha, serta pemerintah dalam satu kerangka pembangunan. Semua ini memperlihatkan konsistensi pemerintah bersama pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
Di tengah arus globalisasi dan tekanan ekonomi, strategi pemerintah yang berorientasi masa depan dengan menekankan sinergi antar sektor dan institusi dapat memberi keyakinan bahwa manfaat pembangunan akan lebih merata. Ketika aspirasi buruh didengar, regulasi dikaji bersama, dan implementasi kebijakan dijalankan dengan pendekatan dialogis, iklim ketenagakerjaan yang inklusif dan produktif akan semakin dekat untuk diwujudkan.
Kesejahteraan buruh merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sinergi lintas sektor yang terus didorong pemerintah menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan. Buruh tidak hanya pilar pembangunan, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan pekerja layak mendapat dukungan penuh. Dengan semangat kolaborasi, Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih cerah, adil, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
