Pemerintah Dorong Swasembada Pangan dengan Reformasi Pupuk dan Irigasi
Oleh: Bara Winatha
Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui langkah-langkah strategis yang menyentuh hulu hingga hilir sektor pertanian. Dalam beberapa bulan terakhir, agenda reformasi sistem pupuk dan pembangunan infrastruktur irigasi menjadi dua pilar utama yang digerakkan secara simultan. Upaya ini mampu menempatkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di masa mendatang. Fokus reformasi tersebut berangkat dari pemahaman bahwa ketahanan pangan bukan hanya bergantung pada luas lahan atau produksi semata, tetapi juga pada sistem pendukung yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa reformasi sistem pupuk menjadi salah satu tonggak utama dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, rantai distribusi pupuk di Indonesia diatur oleh sistem birokrasi yang panjang dan kompleks, sehingga menimbulkan berbagai keluhan di kalangan petani. Situasi tersebut kini berubah drastis setelah adanya penyederhanaan regulasi dan tata kelola distribusi pupuk.
Sebelumnya, distribusi pupuk diatur oleh hingga 145 regulasi yang melibatkan paraf dari 12 kementerian serta persetujuan dari 38 gubernur dan lebih dari 500 bupati dan wali kota. Akibatnya, proses distribusi menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga pupuk sering kali terlambat tiba di lapangan. Namun, berkat penyederhanaan sistem yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kini jalur distribusi berjalan jauh lebih cepat dan efisien.
Hasil reformasi tersebut mulai terasa di berbagai daerah. Di sejumlah provinsi, petani melaporkan bahwa kelangkaan pupuk yang sebelumnya menjadi masalah klasik kini sudah jarang terjadi. Penyederhanaan regulasi dan perbaikan tata niaga pupuk merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani. Selain memperbaiki sistem distribusi pupuk, Kementerian Pertanian juga tengah menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Program tersebut mencakup rehabilitasi, peningkatan, serta pemeliharaan jaringan irigasi besar-besaran di lahan seluas dua juta hektare demi memperkuat produksi pangan nasional.
Amran menekankan bahwa perbaikan irigasi dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antar provinsi maupun kabupaten. Pemerintah tidak ingin lagi melihat proyek irigasi yang terhenti karena kendala koordinasi antarwilayah. Dengan integrasi yang kuat, diharapkan ketersediaan air untuk pertanian dapat terjamin, sehingga produktivitas petani meningkat dan risiko gagal panen dapat ditekan.
Lebih jauh, Kementerian Pertanian juga mengakselerasi program modernisasi pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta perluasan lahan produktif. Program optimalisasi lahan (oplah) dan cetak sawah baru terus dijalankan secara paralel di berbagai daerah. Semua kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat daya saing sektor pertanian sekaligus memantapkan posisi Indonesia sebagai produsen pangan utama di kawasan Asia Tenggara.
Selaras dengan upaya tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan bahwa pihaknya juga menyiapkan berbagai proyek strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air. Salah satu fokus utama pada tahun 2026 mendatang adalah pembangunan serta perbaikan jaringan irigasi di 12.000 lokasi di seluruh Indonesia.
Proyek irigasi ini merupakan bagian dari upaya besar Kementerian PU untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dengan memperluas dan memperbaiki sistem irigasi, diharapkan petani dapat menanam lebih dari dua kali dalam setahun, sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Pembangunan irigasi menyangkut aspek teknis penyediaan air juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Irigasi yang baik akan menciptakan siklus ekonomi pedesaan yang lebih kuat, karena air merupakan penentu utama keberhasilan pertanian.
Kementerian PU kini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga menjaring pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Proyek irigasi dan sumber daya air lainnya akan menjadi bagian dari inisiatif hijau yang mendorong efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pertanian tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga sejalan dengan agenda ekonomi hijau nasional.
Selain dari sisi infrastruktur, pemerintah juga memastikan bahwa proyek air bersih dan irigasi di daerah-daerah yang menantang tetap menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa penyediaan air bersih dan irigasi pertanian adalah dua faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. AHY menilai keberhasilan proyek ini menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
AHY juga menekankan bahwa proyek air bersih seperti di Gunungkidul merupakan wujud nyata dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan air bersih. Ia menilai bahwa upaya seperti ini harus diperluas ke daerah lain yang menghadapi tantangan serupa, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah pusat akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga teknis, serta masyarakat setempat. Sinergi ini penting agar proyek infrastruktur pertanian tidak hanya dibangun, tetapi juga dipelihara secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat dicapai bukan hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang. Langkah-langkah terintegrasi antar kementerian ini membuktikan bahwa swasembada pangan merupakan agenda besar yang dijalankan dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan lintas sektor.
Melalui reformasi sistem pupuk yang efisien, pembangunan irigasi yang masif, dan penyediaan air bersih yang berkelanjutan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membangun fondasi kuat bagi kedaulatan pangan nasional. Upaya ini layak diapresiasi, karena bukan hanya menyejahterakan petani, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa yang berdaulat dalam pangan, air, dan energi.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
