Pemerintah Percepat Pembangunan Papua dengan Pendekatan Terpadu dan Berkelanjutan
Oleh : Lukas Itlay
Langkah pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan Papua kini menunjukkan hasil yang semakin nyata. Pendekatan yang ditempuh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penyediaan layanan sosial yang merata. Strategi ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Papua yang beragam dan tersebar di wilayah yang luas dengan tantangan geografis yang unik.
Rangkaian kegiatan di Nabire, Papua Tengah, pada Selasa (12/8) menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah. Kehadiran pejabat tinggi negara dan perwakilan masyarakat lintas sektor menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan rakyat. Melalui koneksi daring, seluruh provinsi di Tanah Papua terlibat secara serentak, memperlihatkan bahwa pembangunan di Papua dikerjakan secara inklusif dan terkoordinasi.
Dalam kegiatan bertema Papua Bersatu, Indonesia Maju, pemerintah menggabungkan berbagai program strategis. Penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan groundbreaking dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di enam lokasi sekaligus, yaitu Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua dirancang menyentuh aspek kesehatan, kesejahteraan, dan ketahanan pangan secara bersamaan.
Meki Fritz Nawipa menilai bahwa program MBG merupakan salah satu inovasi yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Menurutnya, multiplier effect program ini terasa langsung, mulai dari meningkatnya pendapatan petani, keterlibatan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga perbaikan gizi anak. Perspektif ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah di Papua diupayakan memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat.
Selain MBG, pemerintah provinsi Papua Tengah mengedepankan Program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) dan penguatan koperasi desa. Program ini menjadi sarana untuk membangun kemandirian ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Meki optimistis bahwa inisiatif ini akan mengangkat daya saing desa-desa di Papua, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Papua. Ia menegaskan, setiap kampung di Papua diharapkan memiliki SPPG yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal dan dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan begitu, perputaran ekonomi dapat terjadi di wilayah sendiri, sekaligus memastikan ketersediaan pangan sehat. Dadan juga menargetkan seluruh SPPG di Papua rampung pada akhir Oktober, dengan kontribusi signifikan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Komitmen pemerintah membangun Papua secara menyeluruh juga ditekankan Yandri Susanto. Ia menyampaikan bahwa membangun kampung di Papua berarti membangun Indonesia. Pemerintah pusat tidak pernah memiliki niat untuk menganaktirikan Papua. Pernyataan ini mempertegas bahwa Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan nasional, dengan perhatian yang setara terhadap semua wilayah.
Dukungan anggaran pun diperkuat melalui penyaluran dana desa senilai Rp1,089 triliun di Papua Tengah pada tahun ini. Dana tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan koperasi. Program TEKAD dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi garda depan dalam memberdayakan masyarakat, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan dari desa ke kota.
Budi Arie Setiadi menilai koperasi di Papua akan menjadi simbol kekuatan ekonomi rakyat. Ia menggambarkan, setiap desa di Papua dapat memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi warganya. Hal ini sejalan dengan upaya membangun struktur ekonomi yang berbasis komunitas, berakar pada kekuatan sumber daya lokal.
Pola pembangunan di Papua kini bergerak menuju pendekatan multi-sektor. Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum dibangun beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Strategi ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tampak pada wujud fisik, tetapi juga terasa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan. Masyarakat Papua tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan turut menjadi penggerak. Dengan partisipasi aktif ini, setiap kebijakan pemerintah lebih mudah diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kearifan lokal.
Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menciptakan fondasi yang kokoh bagi Papua yang sejahtera dan damai. Dengan fokus pada keberlanjutan, pemerintah memastikan bahwa setiap program tidak hanya memberi manfaat sesaat, tetapi juga membentuk sistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Pendekatan ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Ke depan, tantangan seperti keterbatasan akses transportasi di daerah terpencil, kesenjangan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama. Namun, dengan strategi terpadu dan komitmen yang konsisten, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi wilayah yang maju tanpa meninggalkan identitas budayanya. Pembangunan berkelanjutan yang tengah berlangsung merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang, memastikan Papua terus berkontribusi pada kemajuan bangsa.
Pemerintah telah menunjukkan bahwa membangun Papua bukan sekadar janji politik, melainkan aksi nyata yang terukur dan berdampak langsung. Dengan sinergi semua pihak, Papua bergerak menuju masa depan yang lebih cerah, adil, dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
