Pemerintah Targetkan Swasembada Pangan Dalam 3 bulan
Oleh : Adhika Utama
Dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, ketahanan pangan menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Dengan latar belakang kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif, perubahan iklim yang ekstrem, serta berbagai tantangan rantai pasok global, pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang saat ini tengah ditempuh adalah target percepatan swasembada pangan dengan capaian signifikan dalam waktu tiga bulan.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas yang membahas situasi pangan nasional secara menyeluruh. Presiden menyampaikan bahwa kedaulatan pangan adalah salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Menurut beliau, kemampuan suatu negara untuk memberi makan rakyatnya dari hasil pertanian sendiri merupakan bentuk nyata dari kemandirian dan kekuatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan percepatan produksi dan efisiensi pangan di berbagai daerah.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis dalam mendukung target tersebut. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah optimalisasi lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui data dari Kementerian Pertanian, diketahui bahwa jutaan hektare lahan potensial tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lahan-lahan ini kini mulai digarap kembali melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan kelompok tani lokal. Fokus diberikan pada wilayah-wilayah dengan kondisi irigasi dan curah hujan yang mendukung, sehingga dapat mendongkrak produktivitas pertanian secara cepat dan signifikan.
Untuk mendorong peningkatan produktivitas, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung kepada para petani dalam bentuk benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian modern. Bantuan ini diberikan dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Pendataan penerima bantuan dilakukan secara digital melalui platform e-RDKK, yang memungkinkan distribusi lebih akurat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga menyiapkan strategi dalam aspek distribusi dan penyerapan hasil panen. Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan peran sentral dalam menyerap hasil panen petani secara maksimal. Pemerintah memastikan bahwa harga pembelian hasil panen tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dilakukan agar para petani semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil taninya. Dengan dukungan dari Bulog, hasil panen akan disalurkan dengan baik ke berbagai wilayah, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga menegaskan bahwa target swasembada dalam waktu tiga bulan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa target ini merupakan titik awal untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Peningkatan produksi signifikan diharapkan dapat tercapai dalam waktu tiga bulan, dan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan sektor pertanian ke depan.
Partisipasi masyarakat luas juga menjadi elemen penting dalam upaya mencapai swasembada. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi melalui gerakan pertanian mandiri, seperti urban farming, pemanfaatan pekarangan rumah, dan kampanye konsumsi pangan lokal. Gerakan “Tanam, Petik, Makan Sendiri” kembali digalakkan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Teknologi pertanian seperti hidroponik, akuaponik, dan vertical farming diperkenalkan secara luas agar masyarakat kota pun dapat berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam mendukung transformasi sektor pertanian, pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam skema kemitraan yang saling menguntungkan. Skema “inclusive closed-loop farming” mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama dengan petani lokal, mulai dari penyediaan bibit, pelatihan, pendampingan teknis, hingga penyerapan hasil panen dan distribusi ke pasar. Kolaborasi ini menjadi jembatan yang mempercepat modernisasi pertanian serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani.
Upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, petani, masyarakat, dan dunia usaha, target swasembada pangan dalam tiga bulan menjadi tujuan bersama yang dapat diwujudkan.
Langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan. Komitmen ini menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan pertanian nasional. Dengan semangat gotong royong, inovasi teknologi, dan semangat juang seluruh rakyat Indonesia, swasembada pangan bukan hanya dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi juga dipertahankan untuk generasi yang akan datang.
Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi negara yang tidak hanya mandiri dalam pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia. Dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, target tiga bulan ini akan menjadi awal dari masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah, produktif, dan berdaulat.
)* Pengamat Kebijakan Publik
