Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pendidikan hingga Layanan Kesehatan di Papua
Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Papua sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk di wilayah timur Indonesia, mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang optimal.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang jelas dalam mendorong akses pendidikan berkualitas bagi semua anak Indonesia, termasuk perempuan.
“Pendidikan adalah investasi terbesar kita. Bagaimana putra-putri Indonesia, termasuk perempuan, mendapatkan akses pendidikan terbaik sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Dody dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan pemberian beasiswa, terus dilakukan agar semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.
“Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan, menjadi prioritas kami. Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang siap menghadapi tantangan global,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua, khususnya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, BPJS Kesehatan telah mengalokasikan pembiayaan besar bagi layanan kesehatan di Papua Barat Daya.
“Tercatat total biaya yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama sebesar Rp213,137 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 331.601,” ungkap Pupung.
Ia menjelaskan bahwa Program JKN memastikan setiap peserta mendapatkan layanan kesehatan yang layak secara berjenjang. Dimulai dari pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) bagi pasien yang membutuhkan tindakan lebih lanjut.
“Pada kondisi darurat, peserta dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis yang telah ditentukan,” kata Pupung.
Selain itu, kemudahan akses layanan kesehatan juga semakin diperluas. Peserta JKN dengan status kepesertaan aktif hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat berobat di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berbagai kanal layanan administrasi JKN juga telah disediakan, seperti Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, Call Center 165, serta website resmi BPJS Kesehatan.
“Capaian implementasi Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan dukungan media yang selalu responsif dalam menyebarkan pemberitaan positif seputar Program JKN,” tambah Pupung.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta, Indonesia semakin mendekati target pemerataan kesejahteraan nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
