Peningkatan Investasi Langkah Pemerintah Kejar Penguatan Ekonomi
Oleh: Nana Sukmawati
Pemerintah terus memacu strategi penguatan ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global. Salah satu langkah utama yang digenjot adalah peningkatan investasi sebagai penopang utama penguatan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen tetap menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan Kuartal IV 2024 sebesar 5,02 persen—pemerintah optimistis mampu mengejar target pertumbuhan sebesar 5,2 persen di akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis pada kuartal mendatang untuk menstimulus perekonomian. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.
Salah satu strategi utama yang akan dijalankan adalah memperkuat program perlindungan sosial. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta gaji ke-13 untuk ASN pada Mei-Juni 2025. Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) juga ditingkatkan.
Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya daya beli, konsumsi masyarakat diharapkan kembali bergairah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.
Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif tambahan bagi sektor-sektor tertentu yang menunjukkan potensi pertumbuhan. Insentif ini akan disesuaikan dengan kondisi sektor yang mengalami perlambatan, seperti perhotelan, sambil tetap mendukung sektor yang tumbuh, seperti makanan-minuman dan pertanian.
Pada kuartal sebelumnya, pemerintah telah memberikan diskon tarif listrik 50 persen dan diskon tiket pesawat selama libur Lebaran. Kebijakan tersebut sudah memberikan dampak positif awal terhadap daya beli masyarakat dan akan terus diperkuat dengan strategi lanjutan.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perlambatan ini tidak lepas dari ketidakpastian global, seperti perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kebijakan tarif resiprokal dari AS. Situasi ini memberikan tekanan terhadap ekspor dan iklim investasi secara umum.
Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal sambil tetap memprioritaskan pertumbuhan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal demi keberlanjutan jangka panjang.
Pemerintah telah menyusun strategi investasi yang komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pembentukan Satuan Tugas Perluasan Lapangan Kerja menjadi langkah awal dalam membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui Instruksi Presiden tentang Deregulasi dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, pemerintah ingin menyederhanakan prosedur investasi sehingga lebih menarik bagi investor dalam dan luar negeri.
Pemerintah juga mengimplementasikan skema kredit investasi khusus untuk industri padat karya. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai wilayah.
Optimalisasi belanja modal (capital expenditure) BUMN serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan investasi. Hal ini akan memperkuat peran sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap deregulasi dan penyederhanaan perizinan merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kompetitif secara global.
Selain strategi dalam negeri, pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi risiko global. Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dan penyelesaian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa melalui EU-CEPA terus dilakukan secara aktif.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi ke OECD menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Hal ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju visi Indonesia Maju.
Dari sisi digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memproyeksikan nilai investasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$130 miliar pada 2025. Angka ini menunjukkan dominasi Indonesia di Asia Tenggara dalam sektor ini.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian, Riyatno, mengatakan bahwa sektor ekonomi digital menjadi prioritas utama dalam menarik investasi asing. Ekosistem digital seperti data center dinilai sangat potensial.
Riyatno juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan akademisi dalam membangun ekosistem investasi digital. Sinergi ini dianggap penting dalam mendorong inovasi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Upaya memperkuat investasi juga sejalan dengan strategi mitigasi risiko global. Pemerintah terus mengintensifkan negosiasi dagang, termasuk penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (EU-CEPA) dan pembahasan tarif dengan Amerika Serikat.
Bergabungnya Indonesia dalam blok ekonomi BRICS serta aksesi menuju keanggotaan OECD menjadi bagian dari diplomasi ekonomi pemerintah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing nasional di kancah internasional.
Dengan strategi peningkatan daya beli, dorongan investasi, serta mitigasi risiko global, pemerintah berharap ekonomi Indonesia mampu tumbuh secara inklusif dan tangguh dalam menghadapi dinamika internasional. Ketiga strategi tersebut menjadi pilar utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan tahun ini.
Langkah-langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan memperkuat sektor domestik, mendorong investasi berkualitas, dan merespons dinamika global secara adaptif, pemerintah berharap fondasi ekonomi Indonesia semakin kokoh untuk menghadapi tantangan jangka menengah dan panjang.
)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta
