Penyaluran BSU 2025 Perkuat Daya Beli Pekerja
Oleh: Dhita Karuniawati
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Salah satu program unggulan yang kembali digulirkan pada tahun 2025 adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini ditujukan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah sebagai bentuk perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global, inflasi, serta tantangan daya beli masyarakat yang masih fluktuatif. Dengan penyaluran BSU 2025, pemerintah berharap dapat memperkuat daya beli pekerja nasional, menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang inklusif.
BSU pertama kali digulirkan pemerintah pada masa pandemi Covid-19, sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi bagi pekerja terdampak. Program ini terbukti efektif menjaga konsumsi masyarakat dan mendukung kelangsungan usaha, terutama sektor padat karya.
Memasuki tahun 2025, meskipun pandemi telah mereda, namun tekanan ekonomi global seperti ketegangan geopolitik, naiknya harga komoditas, dan perubahan iklim ekonomi regional tetap menjadi tantangan. Sektor informal dan pekerja bergaji rendah tetap menjadi prioritas utama perlindungan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan dan memperkuat program BSU sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian ekonomi.
BSU merupakan insentif yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dengan nilai bantuan yang didapat sebesar Rp300.000,- per bulan yang diberikan sekaligus. Pemerintah menargetkan sekitar 17,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK) yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Selain pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, sebanyak 3,4 juta guru honorer juga bisa menerima BSU sebesar Rp300.000,-.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat komitmen perlindungan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mempercepat dan mempermudah penyaluran BSU 2025 melalui digitalisasi layanan berbasis aplikasi.
Dalam pelaksanaan BSU tahun 2025, Kemnaker resmi menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra penyaluran bantuan, khususnya untuk pekerja yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Penyaluran dilakukan lewat aplikasi Pospay, solusi digital milik Pos Indonesia yang mulai digunakan secara nasional per 3 Juli 2025.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan pihaknya ingin penyaluran BSU 2025 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan. Jika rekening bermasalah, alternatifnya kini tersedia lewat aplikasi Pospay.
Untuk memudahkan masyarakat, pengecekan status penerima BSU kini bisa dilakukan melalui tiga kanal: Situs resmi Kemnaker (kemnaker.go.id), Situs BPJS Ketenagakerjaan, dan Aplikasi Pospay.
Sunardi mengatakan bahwa seluruh proses penyaluran BSU 100 persen gratis dan dilakukan hanya melalui jalur resmi. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo atau perantara dalam bentuk apa pun.
Kemnaker juga memastikan bahwa sistem pengawasan penyaluran terus diperkuat, termasuk melalui pelaporan digital dan pelibatan berbagai lembaga terkait untuk menjamin transparansi dan integritas penyaluran dana bantuan.
Langkah digitalisasi BSU 2025 ini bukan hanya untuk efisiensi administratif, tapi juga bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan di kalangan pekerja sektor informal. Kemudahan pencairan di Kantor Pos serta integrasi dengan aplikasi Pospay diharapkan mendorong pekerja untuk lebih melek layanan digital.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI turut serta mendukung kebijakan pro-rakyat melalui penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Sebagai bank penyalur resmi, BRI berhasil menyalurkan bantuan senilai Rp1,72 triliun kepada 2,8 juta pekerja di seluruh Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi nasional menjelang pertengahan tahun.
Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, mengatakan bahwa keberhasilan BRI dalam menjalankan tugas ini mencerminkan perannya sebagai agent of development. Pihaknya berterima kasih atas kepercayaan pemerintah kepada BRI dalam penyaluran BSU. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok, serta pemanfaatan teknologi digital banking BRI seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran BSU dapat dilakukan secara lebih efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI memastikan kemudahan akses pencairan dana BSU melalui berbagai kanal. Penerima manfaat dapat mencairkan dana melalui Super Apps BRImo, melalui lebih dari 742 ribu unit e-Channel BRI, serta 1,19 juta AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok negeri.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 menjadi langkah nyata pemerintah dalam melindungi pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sasaran yang jelas, penyaluran yang transparan, serta pengawasan ketat, BSU tidak hanya sekadar bantuan tunai, tetapi juga wujud hadirnya negara di tengah masyarakat pekerja yang masih berjuang memperkuat kesejahteraan mereka.
Meskipun tantangan global masih berlangsung, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan optimisme melalui program seperti BSU. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat secara luas. Sinergi ini yang akan membawa Indonesia pada pemulihan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat pekerja.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
