Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor
Oleh: Laras Indah Sari
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upaya digitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintas sektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalam pelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakup sistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didik baru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.
Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos ke sekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untuk modernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuat pengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.
Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapat segera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswa yang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khusus menjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekstrem.
Banyak di antara mereka tinggal di rumah kontrak kecil dengan penghasilan keluarga hanya sekitar Rp35 ribu per hari, bahkan ada yang menempati tanah milik orang lain tanpa status kepemilikan jelas. Kondisi tersebut menunjukkan betapa program Sekolah Rakyat sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara cepat.
Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Semua kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah ditanggung penuh oleh negara. Gus Ipul menekankan bahwa anak-anak dari keluarga termiskin harus dapat bersekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadi agen perubahan di lingkungannya.
Selain Kemensos dan BNI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga berperan penting dalam memastikan percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pendidikan digital akan terwujud ketika perangkat, jaringan, dan keadilan sosial berjalan bersamaan.
Pemerintah berupaya memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar dan berkembang. Menurut Wayan, kehadiran internet cepat di Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang. Infrastruktur digital yang disiapkan Kemkomdigi diharapkan mampu mendukung Sekolah Rakyat dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Wayan menambahkan, keberhasilan digitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat terwujud berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pemerataan pendidikan dan transformasi digital sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar mencetak generasi yang mandiri, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. Meutya menyerahkan bantuan layanan internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, konsep smart school dalam Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang memadai. Di Kabupaten Bantul, sekolah rakyat menerima layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. Sedangkan di Kabupaten Sleman, layanan internet dengan kecepatan 200 Mbps akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Meutya menilai, kehadiran internet cepat di sekolah rakyat akan mendukung penuh kegiatan belajar mengajar yang berbasis digital dan modern. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, administrasi, hingga pengawasan siswa sehingga tata kelola pendidikan menjadi lebih transparan dan terukur.
Dengan kolaborasi lintas sektoral antara Kemensos, BNI, dan Kemkomdigi, percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Program tersebut tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap era digital. Kehadiran teknologi akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kolaborasi lintas sektor yang terjalin kuat akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, berdaya saing global, dan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045. (*)
Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara
