Oleh: Aulia Sofyan Harahap
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperluas peluang kerja sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat Jepang untuk memperkuat kerja sama, baik dalam penempatan tenaga kerja maupun perlindungan hukum.
Dalam lawatannya ke Tokyo, Karding bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), Watanabe Yoichi. Ia menyampaikan apresiasi terhadap penyerapan ribuan PMI melalui skema Specified Skilled Worker (SSW). Dari total 10.181 penempatan PMI sepanjang 2025, tercatat sekitar 3.400 orang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Menurut Karding, hal ini menjadi kontribusi nyata yang patut dikembangkan lebih jauh agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia bisa berkiprah di Jepang.
Setelah menyampaikan rasa terima kasih, Karding menekankan bahwa pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dua inisiatif strategis untuk memperluas penempatan PMI. Pertama, pembentukan Migran Center sebagai pusat pelatihan vokasi terintegrasi. Kedua, pengembangan program Kelas Migran di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memberikan bekal keterampilan bahasa dan budaya Jepang sejak dini. Langkah ini dipandang penting agar lulusan Indonesia tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kultur kerja di Jepang.
Dalam pembahasan lebih lanjut, Karding juga menekankan perlunya kerja sama dalam penyelarasan kurikulum pelatihan, program pelatih instruktur, hingga pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat matching tenaga kerja. Ia menilai, pendirian pusat pelatihan bersama antara Indonesia dan Jepang akan menjadi lompatan besar dalam mempersiapkan SDM migran yang unggul dan kompetitif.
Selain itu, Karding menyoroti pentingnya transfer teknologi dari Jepang ke Indonesia. Ia menilai pengalaman bekerja di sektor pertanian modern Jepang bisa menjadi bekal berharga bagi PMI. Dengan demikian, sepulang dari Jepang, mereka tidak hanya membawa tabungan, tetapi juga keterampilan dan pengalaman yang dapat diterapkan di tanah air. Pemerintah pun mendorong investasi Jepang untuk membangun pusat pelatihan di Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, demi memperkuat ekosistem pelatihan sejak tahap prapenempatan.
Tidak berhenti pada aspek penempatan, Karding juga memastikan perlindungan hukum PMI. Dalam pertemuan resmi dengan Menteri Kehakiman Jepang, Keisuke Suzuki, ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban memastikan hak-hak PMI terlindungi sepenuhnya. Hal ini selaras dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kewenangan penuh kepada Kementerian P2MI untuk menangani seluruh urusan pekerja migran, termasuk aspek hukum dan perlindungan sosial.
Karding menggarisbawahi pentingnya meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi PMI. Koordinasi dengan pemerintah Jepang juga dilakukan untuk mencegah praktik ilegal, seperti perdagangan orang dan penempatan non-prosedural. Menurutnya, kerja sama di bidang hukum ini sangat krusial agar PMI dapat bekerja dengan rasa aman dan terlindungi.
Meski peluang kerja semakin terbuka, tantangan kompetensi tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kemampuan berbahasa Jepang. Saat ini, Indonesia baru memiliki lima pusat pelatihan bahasa Jepang. Karding menilai jumlah ini belum memadai, sehingga perlu penambahan di berbagai provinsi agar kualitas calon PMI lebih merata. Dengan penguasaan bahasa yang lebih baik, diharapkan para pekerja dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan sosial di Jepang.
Lebih jauh, pertemuan kedua menteri juga membahas peran besar Jepang di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang sudah lama berkontribusi bagi perekonomian nasional. Dengan hubungan yang semakin erat, kerja sama di bidang ketenagakerjaan pun diyakini akan semakin menguntungkan kedua belah pihak.
Karding menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan PMI tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Dengan keterampilan, perlindungan hukum, serta dukungan infrastruktur pelatihan, PMI diyakini mampu bekerja lebih produktif, kompetitif, dan aman.
Upaya serius ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola migrasi tenaga kerja secara terstruktur. Melalui diplomasi yang intensif, penguatan pelatihan, serta perlindungan menyeluruh, pemerintah menempatkan PMI sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Dengan demikian, pekerja migran tidak hanya memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.
Hubungan Indonesia-Jepang yang semakin erat dalam sektor ketenagakerjaan diharapkan terus berkembang. Pemerintah optimistis, kerja sama ini tidak hanya membuka lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing PMI di masa depan. Pada akhirnya, pekerja migran Indonesia dapat pulang ke tanah air dengan kompetensi unggul, pengalaman internasional, serta semangat baru untuk membangun negeri.
Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara
