Presiden Instruksikan Kementerian dan Lembaga Gerak Cepat Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk bergerak cepat demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan diluncurkan pada awal tahun 2025.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.
“Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional, dan semua K/L untuk siapkan, segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan,” ungkap Presiden Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Meski tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, Presiden optimis program ini akan mencapai target yang telah ditetapkan.
“Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1-2 minggu atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya haqul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak, ibu hamil adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin,” tegasnya.
Selain program MBG, Prabowo juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan yang menurutnya harus menjadi prioritas utama.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi,” ujarnya.
Sebab, Presiden Prabowo melihat anggaran pendidikan merupakan salah satu dari yang tertinggi, sehingga perlu untuk terus dioptimalkan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah.
“Jadi…dari mulai PAUD sampai SMA, negeri dan swasta,” jelas Dadan.
Untuk diketahui, program makan bergizi gratis dijadwalkan akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Koperasi, Badan Usaha Umum Desa, dan mitra-mitra lainnya.
