Program Hilirisasi Serap 90.000 Tenaga Kerja
Oleh: Eleine Pramesti
Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri, namun juga menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja secara masif.
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, Melati Sarnita mengatakan proyek hilirisasi yang tengah dilakukan Inalum bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru. Salah satu bukti nyata keberhasilan dari implementasi hilirisasi adalah serapan tenaga kerja yang mencapai 90.000 orang.
Perlu diketahui, Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kini bekerja sama dan memiliki perusahaan patungan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). PT BAI mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina di Mempawah, Kalimantan Barat.
Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 yang memiliki kapasitas produksi alumina hingga sebesar 1 juta ton per tahun ini resmi dilakukan injeksi bauksit perdana oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 24 September 2024 lalu. Sebelumnya, Presiden ke-7 itu mengatakan bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang mandiri. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan smelter tersebut sebagai langkah strategis untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mulai mengolah sumber daya alam di dalam negeri.
Disamping itu, Presiden RI, Prabowo Subianto memastikan pemerintahan yang dipimpinnya bakal melanjutkan program hilirisasi yang digencarkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Presiden mengatakan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, serapan tenaga kerja dalam program hilirisasi menjadi indikator kuat bahwa transformasi ekonomi melalui industrialisasi memberikan dampak riil terhadap masyarakat. Angka 90.000 tenaga kerja yang terserap tidak muncul begitu saja. Ini merupakan hasil dari perencanaan jangka menengah dan panjang yang matang, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta.
Pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi di berbagai wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan tidak lagi sebatas wacana. Kehadiran kawasan-kawasan ini turut menghidupkan perekonomian lokal, memicu urbanisasi terencana, serta meningkatkan daya beli masyarakat sekitar.
Hilirisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri hilir, diperlukan tenaga yang terlatih dan kompeten. Hal ini mendorong institusi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Kurikulum disesuaikan, pelatihan dilakukan secara intensif, dan kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan diperkuat. Hasilnya, tenaga kerja yang terserap dalam program hilirisasi bukan hanya banyak, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu bersaing secara global.
Lebih jauh, hilirisasi menjadi jawaban atas tantangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Situasi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan mendorong hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjadi eksportir bahan baku, melainkan mulai berperan sebagai produsen barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Perubahan ini tentu berdampak positif terhadap neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kepastian regulasi dan komitmen pemerintah terhadap hilirisasi, investor merasa lebih aman dan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampaknya, lapangan kerja semakin meluas dan ekonomi semakin dinamis.
Tata kelola industri yang baik juga diperlukan agar hilirisasi berjalan secara adil dan transparan. Pemerintah telah memastikan bahwa manfaat hilirisasi menjangkau masyarakat luas melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala. “Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar hilirisasi berjalan adil, transparan, dan inklusif.
Kebijakan hilirisasi juga memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Negara-negara maju sudah lama mengandalkan sektor industri manufaktur berbasis teknologi tinggi. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi mulai menunjukkan jati diri sebagai negara industri baru. Serapan tenaga kerja dalam jumlah besar menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu menyatukan kepentingan ekonomi makro dan mikro dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah juga terus melakukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar proses hilirisasi tidak terhambat oleh perbedaan regulasi atau perizinan yang rumit. Penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan menjadi langkah konkret untuk mempercepat realisasi proyek-proyek hilirisasi. Sinergi antara pelaku usaha, pekerja, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari seluruh program ini.
Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa, hilirisasi dapat menjadi tonggak utama dalam perjalanan Indonesia menuju negara industri modern. Serapan 90.000 tenaga kerja adalah awal dari sebuah lompatan besar, bukan akhir dari perjalanan. Maka, konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang.
)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute
