Skema Bertahap Kenaikan Iuran BPJS 2026 untuk Layanan Kesehatan Lebih Baik
Oleh: Rahman Prawira)*
Sejak diluncurkan pada 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia di bidang kesehatan. Dengan cakupan lebih dari 250 juta jiwa, program ini tercatat sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian iuran secara bertahap mulai 2026, sebuah langkah strategis yang tidak hanya menjaga keberlanjutan layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tren pemanfaatan layanan kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah peserta yang mengakses rumah sakit, melakukan rawat jalan, hingga tindakan medis spesialis melonjak signifikan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya per unit layanan atau unit cost. Lebih jauh, Ali Ghufron menyoroti adanya inflasi medis sehingga mengakibatkan kenaikan harga obat, alat kesehatan, hingga biaya tenaga medis yang secara konsisten lebih tinggi dibanding inflasi umum. Kondisi ini menjadi tantangan serius, sebab tanpa penyesuaian iuran, defisit bisa semakin besar dan berisiko pada kelangsungan program jaminan kesehatan nasional.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyesuaian iuran merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga ekosistem pelayanan kesehatan tetap berjalan. Di satu sisi, masyarakat menuntut pelayanan cepat, bermutu, dan merata. Namun di sisi lain, tanpa ketersediaan dana yang cukup, rumah sakit dan tenaga medis akan kesulitan memberikan layanan optimal. Maka, skema kenaikan iuran yang dilakukan secara bertahap pada 2026 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menjawab kebutuhan sekaligus tantangan tersebut.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan urgensi kebijakan ini dari perspektif fiskal negara. Menurutnya, kas negara harus tetap sehat agar dapat menopang berbagai program pembangunan, termasuk sektor kesehatan yang menjadi prioritas utama. Dengan beban klaim layanan kesehatan yang terus meningkat, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian iuran menjadi solusi agar keberlanjutan program BPJS Kesehatan tidak semata-mata bertumpu pada keuangan negara, melainkan terdistribusi secara adil kepada para peserta.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban ganda yakni menjaga kestabilan fiskal sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada rakyat tidak terhenti. Oleh karena itu, kenaikan iuran perlu dipahami bukan sebagai bentuk pengalihan beban, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dengan kas negara yang tetap sehat, ruang fiskal dapat digunakan untuk memperluas layanan preventif, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, hingga penyediaan obat dan vaksin yang lebih murah.
Dari sudut pandang institusi penyelenggara, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menambahkan bahwa skema penyesuaian iuran adalah jalan untuk menciptakan keselarasan antara biaya pelayanan dan sumber pembiayaan. Selama ini, seluruh pendanaan BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta, baik yang dibayarkan mandiri maupun melalui subsidi pemerintah. Jika biaya pelayanan terus naik tanpa diimbangi dengan pendapatan iuran, maka kesenjangan akan semakin melebar. Melalui penyesuaian yang dilakukan secara bertahap, kata Rizzky, masyarakat tidak akan terkejut dengan lonjakan iuran, sekaligus memberi ruang bagi BPJS untuk menjaga kualitas pelayanan tetap konsisten.
Skema bertahap yang disusun pemerintah merupakan pilihan bijak. Alih-alih menaikkan iuran secara drastis, pemerintah memberikan waktu transisi agar masyarakat bisa menyesuaikan. Misalnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapat subsidi penuh dari APBN, sehingga mereka tidak terdampak langsung. Sementara itu, peserta kelas menengah dan atas akan berkontribusi lebih besar, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi fondasi JKN. Dengan demikian, beban penyesuaian iuran terbagi secara proporsional.
Kebijakan ini juga harus dilihat sebagai bentuk investasi jangka panjang. Dana tambahan dari iuran akan digunakan untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, mempercepat digitalisasi sistem administrasi, hingga memperbaiki standar gaji dan tunjangan tenaga medis. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dalam bentuk layanan yang lebih cepat, obat yang lebih tersedia, serta ruang rawat yang lebih memadai.
Selain itu, penerapan kenaikan iuran pada 2026 juga relevan dengan tren global. Banyak negara dengan sistem jaminan kesehatan nasional melakukan penyesuaian iuran secara berkala agar sesuai dengan inflasi medis. Negara-negara Skandinavia, Jepang, hingga Korea Selatan, misalnya, melakukan langkah serupa untuk menjaga kualitas layanan. Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap realitas ini, apalagi dengan jumlah peserta terbesar di dunia yang menuntut pembiayaan lebih besar.
Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa iuran BPJS Kesehatan bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk solidaritas nasional. Prinsip gotong royong yang membuat JKN tetap relevan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Di tengah dinamika politik dan ekonomi, kebijakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan 2026 menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Memang tidak semua kebijakan populer, tetapi pemerintah memilih langkah yang realistis demi keberlanjutan layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, masyarakat justru akan diuntungkan dengan layanan yang lebih berkualitas, adil, dan berkesinambungan.
*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah
