Strategi Jitu Pemerintah Hadapi Tantangan Tarif Impor Trump
Oleh : Robertus Subagja
Ketegangan global kembali memanas seiring kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memutuskan untuk memberlakukan kembali tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Langkah ini jelas berdampak terhadap stabilitas perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara berkembang yang tengah berupaya memperkuat fondasi ekonominya. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyiapkan strategi jitu dan komprehensif untuk menghadapi tantangan global tersebut secara konstruktif, cerdas, dan terukur.
Deputi Diseminasi dan Media Informasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah merancang tiga strategi utama dalam merespons kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis. Pertama, memperluas kemitraan global melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum ekonomi dan kerja sama multilateral. Presiden Prabowo secara serius mengupayakan keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara-negara besar seperti BRICS. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Selain BRICS, Indonesia juga memperkuat posisinya dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Indonesia juga memiliki akses ke berbagai skema kerja sama ekonomi lainnya, seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA). Keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memilih jalur diplomatik yang strategis untuk melindungi kepentingan nasional, bukan jalur konfrontatif yang merugikan.
Strategi kedua, mempercepat hilirisasi industri dalam negeri. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun nilai tambah dari komoditasnya belum maksimal karena dominasi ekspor bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah ingin agar bahan-bahan mentah seperti nikel, bauksit, batu bara, dan kelapa sawit diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan hilirisasi, Pemerintah tidak hanya memperkuat nilai ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.
Sementara strategi ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat. Dalam situasi ketidakpastian global, menjaga kekuatan konsumsi domestik adalah kunci menjaga kestabilan ekonomi. Program-program seperti makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, hingga program perlindungan sosial akan terus digulirkan secara konsisten. Pemerintah menyadari bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh neraca perdagangan, tetapi juga oleh ketahanan ekonomi rakyat.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam perang dagang. Pemerintah memilih pendekatan diplomatik yang elegan dibandingkan dengan aksi balasan tarif. Pemerintah tidak akan mengambil langkah balasan. Indonesia akan tempuh jalur diplomasi dan perundingan. Kita akan hitung ulang secara cermat berbagai komoditas yang selama ini kita impor dari Amerika Serikat. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tengah merancang paket kebijakan ekonomi sebagai respons terhadap kemungkinan dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Trump. Paket kebijakan ini akan mencakup sektor perdagangan, investasi, energi, pendidikan, hingga pertahanan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap sektor yang terdampak mendapatkan stimulus dan dukungan yang memadai. Melalui negosiasi bilateral dengan AS, kami juga mengupayakan agar ada perlakuan yang adil dan setara antara kedua negara.
Lebih jauh, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah memastikan keterlibatan aktif sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merespons situasi ini. Pendekatan kolaboratif ini menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Prabowo yang mengedepankan solusi bersama dan inklusif. Diplomasi ekonomi yang diterapkan bukan hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga menciptakan peluang baru di tengah tantangan.
Strategi jitu pemerintah ini patut diapresiasi karena mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat tanpa harus bersikap reaktif. Pendekatan yang diambil membuktikan bahwa Indonesia kini tampil sebagai negara yang berdaulat, matang dalam diplomasi, dan visioner dalam kebijakan ekonomi. Krisis global dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan dalam negeri, bukan alasan untuk mundur atau bergantung pada pihak luar.
Di tengah gejolak perdagangan global, masyarakat diharapkan tetap tenang dan percaya pada langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah. Strategi yang diterapkan bukan hanya bertujuan untuk merespons kebijakan tarif Presiden Trump, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaulat. Dukungan publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Sudah saatnya kita bergandengan tangan menyambut masa depan dengan keyakinan dan solidaritas nasional. Pemerintah telah bertindak, kini giliran masyarakat turut memperkuat barisan menghadapi tantangan global dengan semangat optimisme dan kolaborasi.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
