Mewujudkan Pilkada Berintegritas di Era Presiden Prabowo
Oleh: Herman Wijaya
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak hanya sekadar memilih pemimpin lokal, tetapi juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam konteks pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, penting untuk mengedepankan prinsip integritas dalam penyelenggaraan Pilkada.
Integritas bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam era yang ditandai dengan berbagai tantangan, seperti politik uang, manipulasi data, dan apatisme pemilih, upaya untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas menjadi lebih relevan dan mendesak.
Presiden Prabowo, yang dikenal dengan semangat nasionalisme dan pengabdiannya kepada bangsa, memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi yang sehat. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada.
Pemerintah perlu meninjau dan memperbarui undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu), termasuk aspek-aspek yang mencegah kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pilkada juga harus menjadi prioritas, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan ketidakberpihakan.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi mengatakan pentingnya peran semua pemangku kepentingan dalam menciptakan Pilkada 2024 yang aman dan berintegritas. Penyelenggara dan Bawaslu harus mendorong semua pihak terkait, termasuk calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, dan elemen masyarakat, untuk memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan pemilihan yang damai, jujur, dan adil.
Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan juga sangat penting. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi. Sosialisasi mengenai cara pemungutan suara yang benar dan informasi tentang calon kepala daerah harus dilakukan secara masif yang bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan pemilih menjadi aspek yang tidak kalah penting, di mana masyarakat diajarkan untuk kritis terhadap calon yang akan dipilih, serta paham akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih.
Kemudian akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan Pilkada. Setiap pihak yang terlibat dalam proses ini, mulai dari penyelenggara, calon, hingga pengawas, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lembaga pengawas Pemilu perlu diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi proses pemilihan, serta dilengkapi dengan sumber daya yang memadai. Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan penyimpangan yang dapat merusak integritas Pilkada. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan, misalnya melalui pemantauan independen yang melibatkan organisasi masyarakat sipil.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara), Arif Rochman mengatakan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dapat membantu memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan transparan dan adil. Keterlibatan ini bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara.
Pentingnya partisipasi publik dalam Pilkada tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan akan meningkatkan legitimasi hasil Pilkada. Oleh karena itu, kampanye untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemuda, harus dilakukan secara aktif. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi keterlibatan publik.
Dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo, upaya untuk mewujudkan Pilkada berintegritas juga harus disertai dengan penanaman nilai-nilai moral dan etika dalam dunia politik. Calon kepala daerah dan tim sukses mereka perlu menyadari pentingnya bersikap jujur dan berintegritas dalam setiap langkah kampanye. Pendidikan karakter dan etika politik perlu diintegrasikan dalam pendidikan formal, agar generasi mendatang memiliki kesadaran akan pentingnya integritas dalam berdemokrasi sehingga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, di mana setiap individu yang terlibat dalam politik memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip integritas.
Selain itu, dukungan dari partai politik juga menjadi kunci dalam menciptakan Pilkada yang berintegritas. Partai politik harus mendukung calon yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Pengawasan internal yang baik dalam partai dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme. Selain itu, partai juga harus aktif dalam pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas, sehingga kesadaran akan pentingnya integritas dalam berpolitik semakin meningkat.
Mewujudkan Pilkada berintegritas di era Presiden Prabowo bukanlah hal yang mustahil. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, partai politik, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, diharapkan Pilkada dapat menjadi sarana untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa daerah menuju kemajuan. Dalam konteks ini, komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap sehat dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah kontributor JurnalRedaksi.com
