Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Memberantas Judi Online
Oleh: Reza Mahendra Siregar
Judi online telah menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan akses internet, praktik ilegal ini semakin marak dan menjerat berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan sektor swasta. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan platform digital seperti TikTok untuk menekan penyebaran konten judi online. Sepanjang tahun 2024, TikTok telah menghapus lebih dari 900 ribu video yang terkait dengan aktivitas perjudian daring. Upaya ini menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran penting dalam menciptakan ruang internet yang lebih aman dan sehat.
Selain itu, OVO juga turut serta dalam upaya pemberantasan judi online dengan meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GeBuk Judol). Melalui program ini, masyarakat diajak untuk aktif melaporkan akun yang diduga terlibat dalam transaksi perjudian. Dengan memberikan insentif bagi para pelapor, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menghapus jaringan judi online yang tersebar di berbagai platform digital.
Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sepanjang 2024 terdapat lebih dari 209 ribu transaksi yang terkait dengan judi online dengan total nilai mencapai Rp 359 triliun. Angka ini menunjukkan betapa masifnya perputaran uang dalam bisnis ilegal ini. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga keuangan dan regulator menjadi penting untuk memastikan transaksi mencurigakan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Selain pemerintah, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan judi online. TikTok, misalnya, telah memperketat kebijakan moderasi konten dengan menghapus lebih dari 2,2 juta komentar serta hampir 35 ribu iklan berbayar yang mempromosikan perjudian daring. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye #LawanJudol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya judi online.
OVO sebagai salah satu penyedia layanan pembayaran digital juga menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online dengan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak dan memblokir akun yang terbukti digunakan dalam aktivitas perjudian. Selain itu, OVO juga secara rutin melakukan patroli siber untuk memperbarui daftar pantau judi online guna mencegah transaksi mencurigakan di platformnya. Langkah ini membuktikan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mengurangi penyebaran judi online melalui kebijakan internal yang ketat.
Pemberantasan judi online tidak hanya dapat dilakukan melalui pemblokiran dan pelaporan akun yang terlibat, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya. Literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya ini. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk bagaimana modus penipuan sering digunakan untuk menarik korban baru.
Program edukasi yang melibatkan institusi pendidikan, komunitas, serta media sosial dapat menjadi langkah efektif dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital dan perusahaan teknologi untuk menyelenggarakan seminar, webinar, serta kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan internet. Dengan adanya upaya pencegahan yang berbasis edukasi, diharapkan masyarakat semakin waspada dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari judi online.
Selain meningkatkan kesadaran publik, regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor krusial dalam pemberantasan judi online. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun situs judi telah diblokir, para pelaku tetap dapat beroperasi dengan mengganti domain atau menggunakan jaringan virtual private network (VPN) untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap teknologi yang digunakan oleh para pelaku judi online harus ditingkatkan.
Selain itu, aparat penegak hukum perlu bertindak lebih agresif dalam mengejar dan menindak jaringan judi online yang masih beroperasi. Penangkapan dan hukuman yang berat terhadap para pelaku dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak mereka. Tidak hanya pemain kecil, tetapi juga para pemodal besar di balik bisnis judi online harus menjadi target utama dalam upaya pemberantasan ini.
Pemberantasan judi online tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah atau sektor swasta saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Jika hanya pemerintah yang bergerak tanpa dukungan dari masyarakat dan perusahaan teknologi, maka upaya ini akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bersih dari praktik perjudian daring.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan judi online dapat ditekan hingga ke akar-akarnya. Langkah-langkah seperti pemblokiran konten, pengawasan transaksi keuangan, edukasi digital, serta penegakan hukum yang tegas harus dilakukan secara simultan agar hasilnya lebih efektif. Dengan begitu, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan memberikan perlindungan lebih baik bagi generasi muda dari bahaya judi online.
*) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Sosial Madani Institute
