Kesejahteraan Papua Akan Terbantu dengan Pembentukan DOB
Oleh : Veronica Lokbere
Ada 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua sehingga total ada 6 provinsi di sana. DOB baru akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Penyebabnya karena dengan provinsi baru ini dana APBD akan ditambah sehingga pembangunan di Bumi Cendrawasih akan makin masif.
Papua adalah wilayah yang memiliki banyak potensi, baik SDM maupun SDA-nya. Namun mengapa masih ada perbedaan yang mencolok antara wilayah Bumi Cendrawasih dengan pulau lain, seperti Jawa dan Sumatera?
Memang Papua (dulu bernama Irian Jaya) adalah provinsi yang paling bungsu saat bergabung dengan Indonesia, tetapi saat era Orde Baru ada sentralisasi sehingga pembangunan di daerah kurang diperhatikan.
Ketika era reformasi, sentralisasi dihapuskan dan dibuatlah aturan otonomi daerah. Papua memiliki otonomi khusus yang diperuntukkan bagi mereka, agar bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Modernitas di Papua diharap bisa memajukan wilayah ini.
Kesejahteraan warga Papua diutamakan agar tidak ada ketimpangan dan terjadi keadilan sosial di seluruh Indonesia.
Kesejahteraan Papua adalah target dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Tujuannya agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia wilayah timur dan barat. Untuk mensejahterakan wilayah Papua maka akan dilakukan lagi pembentukan daerah otonomi baru, sehingga masyarakat akan mendapat banyak fasilitas dan kemudahan.
Keempat DOB tersebut adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa dengan adanya 4 DOB diyakini akan lebih mendorong kesejahteraan masyarakat Papua, dan mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkembang.
Penambahan DOB sudah melalui konsultasi dengan orang asli Papua (OAP) dan Majelis Rakyat Papua. Mereka diberi kewenangan untuk ikut membangun wilayah ini. Tujuan utama dari penambahan provinsi adalah untuk mensejahterakan Papua.
Pemekaran wilayah (penambahan DOB) di Papua adalah untuk memakmurkan rakyat Papua, karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Tidak ada perbedaan antara orang Papua dengan Jawa atau etnis lain, karena semua berhak mendapatkan kemajuan.
Ketika ada provinsi yang baru berdiri maka akan diberi dana APBD dari pemerintah pusat. Dana ini yang akan digunakan untuk membangun wilayah tersebut. Logikanya, makin banyak provinsi maka akan makin banyak pula dana APBD yang dikucurkan, sehingga akan ada pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah untuk memakmurkan rakyat Papua. Akan ada pertumbuhan ekonomi saat ada pemekaran wilayah dan dapat dinikmati secara keseluruhan. Namun dengan syarat harus dilakukan secara komprehensif.
Ketika ada pemerataan pembangunan maka baik di ibu kota provinsi Papua, Jayapura, dengan Merauke atau Sorong, sama majunya. Penyebabnya karena di daerah-daerah tersebut sama-sama memiliki infrastruktur yang memadai, yang bisa memudahkan mobilitas rakyat. Kehidupan di sana berjalan lancar dan sejahtera karena jalannya mulus dan memiliki gedung-gedung dan fasilitas lain yang memudahkan rakyat.
Selain dana APBD juga ada dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua. Ketika ada pernambahan provinsi maka anggaran otsus akan dibagi rata, sehingga masing-masing provinsi akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Dana otsus tidak hanya dirupakan infrastruktur, tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, agama, beasiswa, pendidikan, kesehatan, dll.
Jika ada pemerataan dana otsus di provinsi-provinsi baru, maka akan dibangun RSUD, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain di sana. Sehingga rakyat bisa berobat dengan jarak dekat.
Selain itu dana juga dirupakan bantuan modal untuk para wirausaha, sehingga mereka bisa berdagang tanpa pusing mencari pinjaman di mana. Ketika banyak yang berbisnis maka perputaran uang akan berjalan lebih cepat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat bisa terwujud dengan cepat.
Ketika ada pembentukan DOB maka akan bermanfaat karena jika ada penambahan provinsi, otomatis jumlah gubernur akan bertambah. Menurut otonomi khusus, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Sehingga mereka bisa membangun wilayahnya sendiri dengan lebih maksimal, karena memahami rakyatnya dari segi sosiologis dan kultural.
Pemekaran wilayah di Papua sebentar lagi bisa terwujud karena sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan ada yang berpikir bahwa penambahan provinsi ini adalah sebuah proyek yang hanya menguntungkan pemerintah. Karena kenyataannya, justru pemekaran ini menguntungkan bagi rakyat, dan pemerintah pusat maupun daerah tidak mengutip serupiah pun.
Justru penambahan DOB akan membuat masyarakat Papua akan lebih sejahtera karena selain menambah dana APBD, juga menambah infrastruktur pendukung. Mereka tak lagi harus menggunakan jalan setapak. Namun saat ada provinsi baru akan dibangun jalan raya yang baru sehingga melancarkan perdagangan dan memudahkan mobilitas warga di Bumi Cendrawasih.
Kesejahteraan warga Papua akan terbantu dengan pembentukan 4 DOB. Jika ada penambahan provinsi, maka administrasi akan dipermudah. Selain itu, dana APBD akan bertambah, sehingga akan dibuat untuk membangun Papua sampai ke wilayah pelosok.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
