Pemerintah Perkuat CKG dan Imunisasi untuk Bayi dan Anak Usia Sekolah
Jakarta – Pemerintah akan mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasi anak sekolah mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional sekaligus memaksimalkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa selama tahun 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompok anak usia sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan program imunisasi dan CKG yang berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan benturan jadwal dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal.
“Kenapa itu terjadi? Karena tahun lalu kita juga melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di anak sekolah. Sehingga terjadi sumber daya manusia dan kegiatannya jadi bentrok. Karena merupakan dua kegiatan yang berbeda, sehingga resourcesnya atau sumber dayanya tidak termanfaatkan secara maksimal,” ujar Menkes.
Ia mengatakan penggabungan kedua program tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan di sekolah dapat berlangsung lebih efektif, terutama pada awal tahun ajaran baru.
Selain integrasi program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada November 2026 dengan fokus meningkatkan cakupan imunisasi difteri dan tetanus.
“Kita akan mengejar untuk difteri dan tetanus,” kata Menkes.
Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk memperluas cakupan imunisasi. Pada Pekan Imunisasi Dunia April 2026, sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah menerima layanan imunisasi.
“Yang pertama sudah kita lakukan di bulan April yaitu Pekan Imunisasi Dunia, 130 ribu anak dan 17 ribu dewasa itu terlayani,” ujarnya.
Selanjutnya, pada Hari Anak Nasional, pemerintah menargetkan tambahan imunisasi bagi 240 ribu anak dan 80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Kesehatan Nasional.
Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mendukung penguatan program imunisasi, termasuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meminta sertifikat imunisasi dalam proses SPMB 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
“Imunisasi merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menolak siswa karena status imunisasi yang belum lengkap.
“Hak memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi. Pendekatan yang harus dikedepankan adalah edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, bukan pembatasan akses pendidikan,” tegasnya.
Amure berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan anak dan pemenuhan hak pendidikan sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena persoalan administrasi kesehatan.****
