Bukan Pemblokiran Sepihak: Penundaan Rekening Warga Pati Prosedur Resmi Cegah TPPU
Oleh: Solehuddin Rasyid
Dinamika informasi di era digital kerap melahirkan salah kaprah yang cepat memicu ketegangan publik. Salah satu contoh mutakhir adalah kesalahpahaman terkait status rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, yang menampung dana donasi masyarakat. Narasi yang beredar di media sosial terlanjur mengecap bahwa pihak perbankan telah melakukan pemblokiran secara sepihak terhadap rekening tersebut. Padahal, langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum bersama perbankan adalah penundaan transaksi temporer sebagai mekanisme resmi untuk mencegah potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta menegakkan akuntabilitas keuangan publik.
Masyarakat diimbau untuk bersikap tenang, tidak perlu resah, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan. Penjelasan terbuka dari instansi berwenang secara gamblang meluruskan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara pemblokiran sepihak dan penundaan transaksi prosedural. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengajukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Langkah ini mengacu secara presisi pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan durasi pembatasan yang terukur selama lima hari kerja demi kepentingan penyidikan.
Kepastian regulatif ini menegaskan bahwa tindakan tersebut murni merupakan pengawasan hukum yang sah, bukan kesewenang-wenangan otoritas maupun bank. Selama masa penundaan transaksi, hak kepemilikan atas saldo sebesar Rp80,9 juta di dalam rekening tersebut sepenuhnya tetap aman dan tidak disita. Prosedur ini menjamin bahwa seluruh hak keperdataan pemilik rekening tetap terlindungi dengan baik di bawah pengawasan sistem hukum yang transparan.
Dukungan terhadap mekanisme ini berakar pada agenda besar pemerintah dalam menguatkan tata kelola sektor keuangan serta melindungi masyarakat dari risiko TPPU dan penyalahgunaan dana hibah atau donasi. Pengumpulan dana dari publik dalam skala besar wajib mematuhi aturan ketat demi transparansi. Kombes Pol Budi menjelaskan bahwa penghimpunan dana publik mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan ini mengamanatkan bahwa aktivitas penggalangan dana publik wajib memiliki izin serta menggunakan wadah badan usaha resmi, bukan dilakukan melalui rekening atas nama perorangan.
Implementasi UU P2SK dan UU TPPU menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi lalu lintas dana publik secara menyeluruh. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana donasi masyarakat luas menyimpan risiko tinggi terkait kejelasan asal-usul dan peruntukannya. Oleh karena itu, verifikasi mendalam mengenai aliran dana, tujuan penggunaan, dan legalitas wadah pengumpul merupakan bagian fundamental dari kepastian hukum yang melindungi pengumpul dana maupun masyarakat penderma itu sendiri.
Langkah kehati-hatian perbankan ini mendapat sokongan penuh dari pengawasan legislatif. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengimbau agar masyarakat tidak perlu cemas menyikapi penundaan transaksi ini. Andre menegaskan bahwa perbankan nasional, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, selalu memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta bertindak sesuai aturan hukum. Pemblokiran atau penundaan transaksi tidak mungkin diputuskan secara sepihak oleh bank tanpa adanya permintaan resmi dari lembaga berwenang seperti aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), atau instansi perpajakan.
Penyelidikan yang sedang berlangsung dilakukan secara komprehensif dan melibatkan sinergi lintas instansi. Pihak kepolisian menjadwalkan koordinasi dan klarifikasi formal bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Sosial untuk meneliti mekanisme serta tujuan penggalangan dana tersebut secara utuh. Kolaborasi antarlemen pemerintah ini bertujuan untuk memastikan kelayakan, transparansi, serta keabsahan legalitas dari setiap aktivitas penghimpunan dana publik di Indonesia.
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, kedewasaan berdemokrasi menuntut pergeseran cara dalam menyalurkan aspirasi. Mengumpulkan massa untuk aksi demonstrasi di jalanan sering kali menguras energi sosial dan rentan disusupi disinformasi yang justru merugikan kepentingan publik. Alih-alih mengutamakan aksi jalanan yang berpotensi menimbulkan gesekan dan gangguan ketertiban, penyampaian gagasan akan jauh lebih efektif, bijak, dan berbobot jika disalurkan melalui jalur dialog kenegaraan, audiensi resmi dengan DPR, maupun instrumen mekanisme hukum yang sah.
Pemerintah dan lembaga legislatif terbuka untuk menerima masukan publik melalui forum dialog yang konstruktif. Menyampaikan aspirasi melalui perwakilan resmi atau audiensi formal menjamin bahwa substansi tuntutan dapat ditelaah secara mendalam, terstruktur, serta memiliki kepastian hukum. Cara ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan dalam berbangsa, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat luas.
Ketertiban sosial dan kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat saling menghormati aturan perundang-undangan. Menyikapi situasi ini, masyarakat hendaknya bersikap tenang, tidak resah, dan tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi yang beredar. Menyerahkan seluruh proses klarifikasi kepada mekanisme hukum yang berlaku serta mengedepankan jalur musyawarah dan dialog resmi adalah langkah terbaik untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan sektor keuangan nasional yang bersih, aman, dan transparan.
*) Ekonom dan Analis Kebijakan Publik
