Oleh: Dhita Karuniawati
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peluang menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi anak. Kebutuhan bahan pangan yang berlangsung setiap hari dapat menciptakan permintaan baru bagi petani, peternak, nelayan, dan usaha pangan skala kecil. Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak otomatis muncul hanya karena anggaran program dibelanjakan dalam jumlah besar.
Agar berdampak luas, pengadaan bahan pangan perlu memberi ruang nyata kepada produsen lokal. Beras, sayuran, telur, ikan, daging, dan kebutuhan lainnya semestinya menjadi pintu masuk untuk memperkuat kegiatan produksi di desa. Ketika pasokan terserap secara berkesinambungan, pelaku usaha mempunyai kesempatan merencanakan produksi, menjaga pendapatan, dan memperluas lapangan kerja.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi penerima manfaat. Menurutnya, kebutuhan pangan program tersebut juga dapat membuka pasar lebih luas bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman. Perputaran ekonomi yang dihasilkan diharapkan menjangkau masyarakat pedesaan, tempat banyak produsen pangan menjalankan usahanya.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memperpendek hubungan antara produsen dan pelaksana MBG. Ia menilai rantai distribusi yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan biaya. Karena itu, pengadaan perlu diatur agar petani memperoleh harga layak, sementara dapur penyedia makanan mendapatkan bahan berkualitas dengan biaya wajar.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan tata kelola yang lebih luas daripada urusan penyajian makanan. Sistem pengadaan harus mampu mempertemukan kebutuhan dapur dengan kapasitas produsen setempat. Informasi jumlah kebutuhan, jadwal pengiriman, standar kualitas, dan mekanisme pembayaran perlu disampaikan secara jelas agar pelaku usaha kecil dapat berpartisipasi secara adil.
Persoalannya, tidak semua petani atau peternak mampu memasok bahan pangan langsung ke dapur. Keterbatasan modal, penyimpanan, transportasi, dan konsistensi pasokan dapat menghambat keterlibatan mereka. Di sinilah koperasi, kelompok tani, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berperan sebagai penghubung yang efisien, bukan sekadar menambah mata rantai perdagangan.
Perencanaan pasokan juga perlu mempertimbangkan musim panen dan perbedaan kemampuan produksi antardaerah. Dapur tidak seharusnya dipaksa membeli komoditas lokal yang belum tersedia atau tidak memenuhi standar. Sebaliknya, jadwal kebutuhan yang diumumkan lebih awal bisa membantu kelompok tani menyesuaikan pola tanam dan mengurangi ketidakpastian penjualan hasil panen.
Penguatan peran pelaku lokal juga perlu disertai standar keamanan pangan. Bahan baku yang tersedia dekat lokasi dapur tetap harus memenuhi persyaratan mutu, kebersihan, dan ketepatan pengiriman. Tanpa pengawasan memadai, ambisi memperluas pasar justru berisiko mengorbankan kualitas makanan. Karena itu, tujuan ekonomi dan perlindungan kesehatan anak harus dijalankan secara bersamaan.
Contoh upaya menghubungkan kedua tujuan terlihat di Nusa Tenggara Barat. Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, mendorong menu MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki rasa dan tampilan menarik bagi anak. Ia juga meminta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan beras, sayuran, daging, dan telur dari pelaku usaha setempat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Lomba Cipta Menu MBG di Lombok Tengah yang melibatkan sekitar 140 dapur. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa kreativitas pengolahan makanan dapat berjalan bersama pemanfaatan komoditas daerah. Menu yang disukai anak berpotensi mengurangi makanan terbuang, sedangkan penggunaan bahan lokal dapat memperluas kesempatan pemasaran bagi produsen sekitar.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengapresiasi kegiatan itu sebagai inisiatif yang berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain. Apresiasi tersebut memperkuat dorongan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga mengoptimalkan potensi pangan daerah.
Upaya pemerintah membuka akses pasar bagi produsen lokal merupakan langkah positif untuk memperluas manfaat MBG. Dengan mendorong pemanfaatan komoditas daerah, pemerintah dapat memperpendek rantai pasok dan membantu menjaga nilai ekonomi di tingkat petani. Pemantauan pembelian, ketepatan pembayaran, serta kewajaran harga menjadi bagian penting untuk memastikan kesempatan tersebut memberi hasil nyata bagi masyarakat setempat.
Penguatan tata kelola juga menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing pemasok kecil. Melalui pendampingan, penyederhanaan administrasi, dan koordinasi distribusi, pemerintah dapat membantu petani maupun UMKM memenuhi kebutuhan dapur secara konsisten. Evaluasi berkala terhadap kualitas pasokan, biaya pengiriman, dan pengalaman produsen akan mendukung perbaikan pelaksanaan program agar manfaat ekonomi semakin merata hingga ke tingkat desa.
Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memetakan komoditas unggulan, mempertemukan dapur dengan kelompok produsen, serta membantu peningkatan kapasitas usaha. Pendampingan mengenai pencatatan, pengemasan, keamanan pangan, dan pengiriman dapat memperbesar peluang petani serta UMKM memenuhi kebutuhan program. Keterbukaan proses pengadaan penting agar manfaatnya tidak hanya dinikmati pemasok bermodal besar.
MBG dapat menjadi investasi sosial yang sekaligus menghidupkan kegiatan ekonomi setempat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah makanan yang tersalurkan, melainkan juga kualitas gizi yang diterima anak dan manfaat ekonomi yang terbukti sampai kepada rakyat. Jika tata kelola dijalankan transparan, efisien, dan berpihak pada produksi lokal, kesempatan itu dapat berubah menjadi pertumbuhan yang lebih inklusif.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia


