Tolak Penyebaran Paham Khilafah oleh Eks HTI

-

Tolak Penyebaran Paham Khilafah oleh Eks HTI

Oleh : Vina Gunawan

Di tengah kesibukan masyarakat dalam memantau hasil pemungutan suara pasca Pemilu 2024, tanpa disadari para simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggalang dukungan di kalangan generasi muda untuk memperjuangkan tegasnya khilafah. Hal ini bukanlah dugaan semata melainkan fakta yang bisa dilihat bahwa dalam acara ‘Metamorfoshow’ yang dilakukan eks-HTI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan salah bentuk penggalangan berkedok acara Isra Mi’raj.

Kabarnya, acara tersebut dilakukan dalam rangka mendoktrinasi ribuan anak muda yang hadir untuk mendukung gerakan penegakan sistem khilafah di Indonesia. Di dalam acara itu pula kelompok eks-HTI mewacanakan tentang kebobrokan negara demokrasi Indonesia dan melakukan kampanye yang berisi narasi khilafah merupakan solusi atas segala masalah yang dihadapi bangsa ini.

Tentu saja, kehadiran HTI ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya mengingat situasi politik saat ini sedang rawan untuk ditunggangi dan diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang menginginkan adanya kericuhan. Apalagi, dengan adanya gejolak politik yang masih menegang dikhawatirkan acara ini memanfaatkan ketidakstabilan politik untuk menggalang dukungan dan merekrut simpatisan baru para radikalis.

Maka dari itulah, penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya-upaya radikalisme seperti ini. Polisi masih berkoordinasi dengan pihak TMII yang meloloskan acara tersebut untuk diselenggarakan, mengingat HTI merupakan salah satu organisasi terlarang di Tanah Air. Acara yang dihadiri ribuan pemuda tersebut dikhawatirkan menumbuhkan pemikiran baru yang berbahaya bagi generasi muda. Alih-alih membangun bangsa, generasi muda yang terpapar paham radikalisme ditakutkan akan ikut memperjuangkan dan menghidupkan kembali paham ini dengan segala cara.

Informasi ini ramai tersebar di media sosial yang diunggah oleh akun @chanzyeolk di platform X (dulu Twitter). Di dalam akun tersebut menyebutkan bahwa acara ‘Metamorfoshow’ dihadiri Ismail Yusanto selaku eks Juru Bicara HTI, Aab El Karami selaku konten kreator dari HTI, M. Ihsan Akbar yang merupakan influencer Gen Z HTI, hingga Akhmad Adiasta yang merupakan narator sekaligus produser dokusinema Sejarah Islam ‘Jejak Khilafah di Nusantara’.

Diketahui, Pemerintah telah membubarkan HTI pada 2017 lalu karena dianggap bertentangan dengan konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saat dikonfirmasi pun, Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengatakan bahwa saat pihaknya menerima surat dari panitia acara tersebut pada 7 Februari, tidak disebutkan penyelenggara kegiatan berasal dari HTI atau mengatasnamakan HTI.

Mayang menambahkan bahwa TMII merupakan pihak pengelola lokasi, maka dari itu terkait konten atau substansi acara merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara. Saat ini, manajemen TMII telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bekerja sama melakukan investigasi terkait kegiatan tersebut.

Ketua Prodi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhammad Syauqillah mengatakan bahwa Pemerintah harus menaruh atensi khusus terhadap kelompok HTI yang Kembali memperlihatkan diri di masa transisi kepemimpinan 2024. Kemunculan HTI ini merupakan sinyal kuat bahwa organisasi transnasional masih eksis di Indonesia. Meskipun secara resmi sudah dibubarkan oleh Pemerintah, namun sejatinya sel-sel HTI masih tertancap kuat oleh para simpatisan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari ribuan orang yang hadir dalam acara tersebut serta pesan yang disampaikan sangat gambling dan terang-terangan untuk menegakkan iedologi Khilafah di Indonesia.

Syauqillah menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh terlena dengan terjadinya tren penurunan angka kejahatan atau aksi terorisme akhir-akhir ini, karena pemikiran dan doktrinasi radikalisme maupun ekstremisme yang berbahaya bagi keutuhan NKRI masih mengemuka hingga sekarang. Era media sosial yang begitu bebas juga sangat rawan bagi netizen ikut terpapar dengan agitasi dan propaganda mereka.

Edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman yang dihadapi dari organisasi seperti HTI dan aliran-aliran radikal lainnya sangat perlu ditingkatkan, baik di kalangan generasi muda maupun masyarakat umum. Ini tidak hanya melibatkan upaya antisipasi untuk mencegah rekrutmen dan penyebaran propaganda, melainkan juga upaya rehabilitasi untuk mereka yang telah terpengaruh oleh ideologi radikal agar tidak Kembali terpengaruh.

Peran Pemerintah dalam memantau dan menindak tegas aktivitas organisasi-organisasi radikal juga sangat penting, terlebih langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk melawan upaya-upaya yang mengancam kedamaian dan keamanan negara seperti radikalisme. Hal ini termasuk memperkuat peran aparat keamanan dalam mengawasi dan menindak organisasi-organisasi terlarang serta menggalang kerja sama dari seluruh pihak untuk bersinergi dalam memerangi terorisme dan ekstremisme di Indonesia.

Namun, masyarakat sipil juga harus aktif dalam memerangi ideologi-ideologi ekstrem serta memberikan alternatif yang lebih konstruktif dan inklusif kepada generasi muda yang menjadi sasaran empuk radikalisme. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan demokrasi sebagai kunci untuk melawan propaganda radikal dan membangun masyarakat yang kuat, inklusif, dan juga toleran. Dengan begitu, harapannya dapat mengatasi ancaman radikalisme seperti yang dilakukan oleh HTI dan aliran-aliran radikal lainnya.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Previous article
⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua Oleh: Alia Kayame  Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melibatkan peranan aktif dari aparat keamanan untuk mewujudkan kesuksesan program Pemerintah Republik Indonesia (RI), yakni melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara hingga ke Tanah Papua. Mengenai hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Maruli Simanjuntak mengaku bahwa pihaknya sudah sangat siap dan memiliki komitmen kuat untuk bisa dilibatkan dalam perumusan konsep pembangunan di berbagai hal, mulai dari infrastruktur, pembangunan masyarakat hingga menjaga keamanan di Bumi Cenderawasih. Sejatinya, bagaimana posisi Pemerintah RI saat ini di Tanah Papua memang sudah sangat kuat meski masih saja ada beberapa serangan yang digencarkan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. kemudian untuk porsi dari tugas TNI sendiri sebagian besar di Bumi Cenderawasih adalah sebagai pihak pengamanan akan program pembangunan. Sejauh ini, dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak TNI, salah satu yang menjadi persoalan mendasar yang juga terus memicu munculnya konflik di Provinsi paling Timur Tanah Air itu adalah karena kurangnya pemenuhan akan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik. Kemudian mengetahui hal tersebut, sebenarnya pihak aparat keamanan juga telah melakukan upaya pendekatan secara informal dengan memperbaiki fasilitas dasar itu. Bahkan, upaya yang dilakukan tersebut juga telah mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari masyarakat di Papua. Bukan hanya dari pihak TNI saja, namun Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki sumbangsih yang besar atas keberhasilan pemerataan pembangunan yang selama ini terjadi di Bumi Cenderawasih dengan upaya mereka untuk menjaga keamanan di sana, khususnya terhadap kehadiran atau aksi KST. Bahkan pihak Polri melakukan perpanjangan pada Satuan Tugas di wilayah Papua, yakni Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz sebagai program dari Markas Besar (Mabes) Polri untuk memberikan keamanan di seluruh Tanah Papua atas ancaman gerombolan separatis tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggotanya yang terlibat pada Operasi Damai Cartenz untuk terus memastikan supaya tidak terjadi gangguan akan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas) di Papua. Pihak aparat keamanan dari pasukan gabungan TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) memang sampai saat ini terus menjadi barisan di garis terdepan untuk mengawal seluruh kesuksesan program pembangunan dan pemerataan oleh Pemerintah RI di wilayah Papua. Kehadiran aparat keamanan paling utamanya adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan gangguan di sana. Pelaksanaan seluruh program pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah RI di Bumi Cenderawasih memang harus terus dikawal dan disukseskan, termasuk salah satunya adalah program khusus pemekaran wilayah melalui keberlakuan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai bukti keseriusan dan hadirnya negara untuk memperhatikan nasib masyarakat orang asli Papua (OAP). Keamanan di seluruh wilayah Papua merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga dalam upaya memajukan pemerintahan dan membangun atau menciptakan pemerataan di Bumi Cenderawasih. Maka dari itu, pihak aparat keamanan TNI, Polri hingga BIN terus dioptimalkan untuk mencegah adanya berbagai potensi gangguan yang mungkin saja bisa terjadi dari KST. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas juga memiliki komitmen sangat kuat untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi biru berkelanjutan di Papua. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa ekonomi biru memang sangat berpotensi bagi pembangunan di Bumi Cenderawasih, yang mana hal itu telah sejalan dengan target transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 hingga 2045. Menurutnya potensi akan ekonomi bitu sangat luar biasa, sehingga optimalisasi hal tersebut di Papua akan terus didorong dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konkret, yang mana tidak hanya sebatas pada penjualan ikan laut saja, namun juga melakukan hilirisasi sumber daya laut berkelanjutan dan inklusif. Bappenas juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk semakin mengoptimalkan ekonomi biru itu, sehingga banyak sekali langkah strategis dilakukan, bukan hanya pada penjualan hasil laut saja, namun mencakup beragam peluang inovasi ekonomi seperti bioteknologi, wisata bahari hingga digitalisasi kekayaan alam. Upaya percepatan pemerataan pembangunan di Papua juga dilakukan oleh Bappenas melalui Bappeda leway adanya pelatihan anaslisis perencanaan dan kebijakan pembangunan. Direktur Regional III Kementerian PPN, Ika Retna Wulandary menjelaskan bahwa adanya pelatihan itu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Pemerintah RI melalui Kementerian PPN atau Bappenas memang selama ini terus berupaya mewujudkan dan menyukseskan pemerataan pembangunan di Papua bahkan melalui berbagai langkah termasuk optimalisasi peran Bappeda hingga optimalisasi ekonomi hijau. Tidak ketinggalan pula, mereka melibatkan peranan aktif aparat keamanan TNI dan Polri untuk mendukung dan membantu upaya pemerataan pembangunan itu berjalan dengan lancar. )* Penulis merupakan aktivis Papua 
Next article

Related Stories