Ditengah gejolak global, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia…
Oleh : Abdul Razak Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming…
JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi…
Oleh: Pamella Dewi Lorena Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan risiko gangguan iklim, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan di atas lima persen. Namun, resiliensi makroekonomi perlu ditelaah melalui produktivitas, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas tidak semata ditentukan pertumbuhan produk domestik bruto. Stabilitas harga, kesinambungan investasi, ketahanan produksi, serta efektivitas kebijakan sosial merupakan indikator yang saling berkaitan. Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan fondasi struktural agar perekonomian tidak rentan terhadap tekanan eksternal. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perkembangan ekonomi Indonesia harus ditempatkan dalam konteks tantangan global yang kompleks. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, konflik geopolitik, peperangan, serta fenomena El Niño menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian. Menurut Firman, berbagai tekanan tersebut tidak menghalangi Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dengan inflasi relatif terkendali. Kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah domestik. Ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan stabilitas jangka pendek dengan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilitas makroekonomi menyediakan ruang investasi, sedangkan hilirisasi berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Meski demikian, kontribusinya terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat perlu terus dievaluasi. Firman juga mengingatkan bahwa target pembangunan Presiden Prabowo membutuhkan reformasi ekonomi berkesinambungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan daya saing industri menjadi faktor penting agar pertumbuhan mampu menciptakan kesempatan ekonomi lebih luas. Dalam konteks penguatan ekonomi domestik, Kepala Center of Food, Energy and Sustainability Development INDEF, Abra Talattov, menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperpendek rantai distribusi. Pihaknya optimis KDMP menjadi lembaga yang bisa menyeimbangkan antara daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan bahan pangan. Menurut Abra, koperasi desa perlu dikembangkan sebagai agregator yang mampu menyerap surplus produksi petani dan peternak, kemudian mendistribusikannya ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Misalnya di Jawa Barat surplus produksi bawang, sementara di Kalimantan defisit bawang. Dengan adanya KDMP ini bisa menyeimbangkan kondisi tersebut sehingga tidak ada dorongan harga pada komoditas tertentu. Mekanisme tersebut berpotensi mengurangi disparitas harga antardaerah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen. Hal ini relevan dengan konsep efisiensi rantai pasok dalam ekonomi pembangunan. Peningkatan produksi pangan perlu diimbangi kemampuan distribusi agar surplus tidak menekan harga produsen secara berlebihan. Optimalisasi KDMP dengan demikian dapat memperkuat keterhubungan antara swasembada pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan ekonomi perdesaan. Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyampaikan hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat tingkat kepuasan sebesar 65,4 persen. Adi menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan puas. Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban.…
