Indonesia Tuan Rumah PUIC 2025: Perkuat Peran Strategis dalam Diplomasi Dunia Islam
Oleh Rayyan Al Fattah
Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi global, khususnya di lingkup dunia Islam, dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kesiapan dan kesediaan Indonesia menggelar forum internasional ini bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan cerminan nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat peran parlemen sebagai fondasi demokrasi dan penopang stabilitas global, terutama di kawasan negara-negara Muslim.
Dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience,” konferensi ini mencerminkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI akan urgensi tata kelola pemerintahan yang bersih serta penguatan lembaga yang tangguh.
Dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, serta ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan publik terus meningkat, pentingnya institusi yang efektif dan inklusif menjadi sorotan utama. Indonesia, dengan pengalamannya dalam perjalanan reformasi demokrasi dan pembangunan kelembagaan, memiliki legitimasi kuat untuk memimpin diskursus tersebut.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa seluruh persiapan konferensi telah difinalisasi secara menyeluruh, baik dari sisi agenda substansi, logistik, hingga sistem keamanan. Berbagai fasilitas untuk delegasi internasional telah dipastikan memenuhi standar tinggi, termasuk kesiapan ruang sidang dan bilik pertemuan bilateral. Koordinasi dengan unsur TNI dan Polri juga telah dilakukan demi menjamin keamanan optimal, mengingat banyaknya tokoh penting yang akan hadir.
Lebih dari itu, Indonesia akan mengundang pemimpin berpengaruh seperti Perdana Menteri Singapura dan Malaysia untuk berbagi pengalaman mengenai praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan adaptif. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi kolektif bagi negara-negara Muslim dalam membangun institusi yang inklusif dan berdaya tahan.
PUIC sebagai forum parlemen negara-negara OKI memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan politik, ekonomi, dan kemanusiaan di dunia Islam. Dengan keanggotaan 54 negara dan 25 organisasi pengamat, forum ini adalah salah satu entitas multilateral paling representatif. Sebelumnya, Indonesia juga pernah sukses menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-7 di Palembang pada 2012, dan kini kembali membuktikan kapasitasnya sebagai penyelenggara forum internasional berskala besar.
Komitmen Indonesia terhadap isu Palestina pun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari peran diplomatiknya. Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menyampaikan undangan kepada Ketua Parlemen Palestina untuk hadir dalam konferensi ini. Langkah tersebut mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Konferensi PUIC 2025 diharapkan menjadi ajang penguatan dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina, tak hanya melalui pernyataan politik, tetapi lewat langkah konkret yang disepakati bersama oleh parlemen negara-negara Islam.
Hingga awal Mei 2025, sebanyak 29 negara anggota dan tujuh negara pengamat telah mengonfirmasi kehadirannya. Total delegasi diperkirakan mencapai 400 peserta dari berbagai penjuru dunia. Jumlah ini menjadi bukti besarnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia, khususnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif lintas negara Islam.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menegaskan bahwa lembaga legislatif telah mengerahkan semua sumber daya untuk menjamin keberhasilan konferensi ini, baik dari sisi teknis maupun substansi. Indonesia ingin memastikan bahwa pelaksanaan PUIC 2025 tidak hanya berlangsung lancar, namun juga memberikan dampak strategis jangka panjang terhadap penguatan kerja sama antarparlemen.
Selama empat hari pelaksanaan, agenda PUIC akan meliputi sidang pleno, forum komite tetap, pertemuan perempuan parlemen, serta diskusi tematik terkait inovasi legislasi, inklusivitas politik, dan tata kelola digital. Forum ini juga akan menjadi ruang penting untuk menjalin kolaborasi dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil, dalam upaya membangun solidaritas lintas sektor menghadapi berbagai tantangan global.
Melalui penyelenggaraan PUIC 2025, DPR RI hendak menegaskan kembali pentingnya diplomasi parlemen sebagai sarana strategis memperkuat jejaring kerja sama antarnegara. Dalam tatanan dunia yang kian kompleks dan multipolar, peran parlemen sebagai jembatan dialog dan perumus kebijakan bersama menjadi sangat krusial.
Mardani Ali Sera pun berharap masyarakat turut memberikan dukungan terhadap konferensi ini, sebab keberhasilan penyelenggaraan PUIC akan memberikan citra positif bagi Indonesia di mata dunia. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa forum ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperlihatkan wajah demokrasi yang inklusif, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem demokrasi yang terus berkembang, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak transformasi global, khususnya di kawasan Global Selatan. Konferensi PUIC 2025 bukan hanya ajang diplomatik, melainkan amanah besar untuk membentuk arah masa depan umat Islam menuju tata dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
