Pembangunan IKN Mengurangi Pengangguran di Indonesia
Oleh : Anindira Putri Maheswani
Selain berdampak pada pemerataan pembangunan di masa yang akan datang, rupanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mampu mengurangi pengangguran di Indonesia.
Tercatat lebih dari 20.000 orang telah mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi terbuka penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk bekerja di IKN. Seleksi tersebut dibuka pada 20 Februari 2023 dan baru saja ditutup pada 24 Februari 20223 lalu.
Puluhan ribu pelamar tersebut mendaftar pada berbagai posisi yang sedang dibuka. Adapun formasi atau bidang yang dibuka dalam rekrutmen tersebut, yakni : Sekretariat, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosbud dan pemberdayaan masyarakat, Deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, Deputi Bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana.
Adapun posisi atau bidang yang paling banyak pelamarnya yaitu Sekretariat Sebanyak 19,4%, disusul oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebanyak 14,3% dan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 13,4%.
Nantinya, para pelamar tersebut akan diverifikasi dan dilakukan seleksi administrasi. Setelah pengumuman hasil administrasi, peserta yang lolos akan melakukan Tes Potensi Akademik (TPA) dan psikotes, lalu dilanjutkan dengan wawancara.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Musyawarah Masyarakat Kutai Kartanegara, Sabran mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, khususnya dalam membuka lapangan kerja.
Pembangunan IKN bakal menyerap jutaan tenaga kerja dari berbagai sektor, tidak hanya bagi warga pendatang, namun hal ini juga menjadi peluang bagi tenaga kerja lokal yang skillnya sudah terampil, seperti sopir, pertukangan, catering dan lain-lain.
Jika ada masyarakat lokal yang memiliki kemampuan baik, tentu akan diprioritaskan oleh pemerintah Badan Otorita IKN yang saat ini sudah dibentuk.
Dirinya meyakini, bahwa hal tersebut mampu dipenuhi oleh warga lokal yang memiliki standar sertifikasi untuk ikut berperan serta dalam menyukseskan pembangunan IKN.
Oleh sebab itu, pria yang menjabat sebagai wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara tersebut memandang, pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan tentu bisa memberikan semangat serta dorongan masyarakat lokal untuk menyiakan potensi diri.
Salah satu yang ia soroti adalah pemerintah baik di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Bagaimana mereka mau melakukan gerakan besar untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berdaya saing.
Sementara itu, Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimis bahwa proyek pembangunan IKN akan berjalan dengan lancar.
Dirinya menyatakan tidak ada kendala dalam proses pembangunan IKN. Sampai saat ini, proyek pembangunan IKN telah melibatkan 7.800 tenaga kerja.
Jokowi mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN ini bukanlah proyek yang dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Periode pembangunannya bisa selama 10 sampai 15 tahun, layaknya pembangunan ibu kota baru di negara lain.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investasi asing untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan sinyal positif dari berbagai negara.
Namun, luasnya area IKN tentu saja membutuhkan kerja sama secara berkelanjutan. Pihaknya juga memastikan Kementerian Investasi/BKPM akan memberikan dukungan berupa fasilitas kepada investor dan seleksai mitra lokal yang tepat.
Dengan mengusung konsep future smart forest city yang berbasis inovasi dan teknologi sejalan dengan arah pembangunan wilayah pulau kalimantan.
Yakni, mendorong diversifikasi ekonomi, tapi tetap mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Selain itu, pembangunan IKN merupakan program padat karya yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tahun ini diperkirakan IKN akan menyerap sekitar 100 ribu sampai 200 ribu tenaga kerja dan akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia.
Pemindahan IKN itu memberi rezeki kepada penduduk setempat yang selama ini mungkin hidup dalam kekurangan. Kini, jalan raya di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN sudah mulus. Waktu tempuh mereka ke kota besar lainnya seperti Balikpapan, menjadi lebih singkat. Apalagi jika jalan tembus ke IKN melalui jembatan pulau Balang. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa pembangunan IKN di Kaltim mampu memberikan banyak manfaat.
Keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN tentu saja menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, mereka tidak hanya mendapatkan upah tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga sebagai seorang warga negara yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara.
Pindahnya IKN ke Nusantara tentu akan berakibat pada meningkatnya perekonomian dan mobilitas masyarakat. Sehingga perekonomian tidak hanya berfokus di pulau Jawa, melainkan dapat berkembang di luar jawa khususnya Kalimantan.
Oleh karena itu, pembangunan IKN di Kalimantan merupakan program yang patut didukung, apalagi tidak sedikit tenaga kerja yang akan terserap dengan adanya proyek tersebut.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute