JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka pasar yang lebih luas bagi produk pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelaksanaan MBG memberikan peluang besar untuk menghubungkan kebutuhan pangan nasional dengan hasil produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal. Dengan demikian, program ini dapat menciptakan kepastian permintaan dan memperluas kesempatan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.

“MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi berbagai sektor yang terlibat dalam produksi dan pengolahan pangan,” kata Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta.

Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG menjadi peluang bagi produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.

Sudaryono juga mendorong pemangkasan rantai distribusi agar petani dan peternak memperoleh akses pasar yang lebih langsung. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keuntungan produsen sekaligus menjaga kualitas dan efisiensi pengadaan bahan pangan.

“Bagaimana antara pertanian dengan MBG ini betul-betul bisa dekat, tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik,” tuturnya.

Sejalan dengan penguatan ekosistem pangan, BGN terus memperluas jangkauan pelayanan MBG. Pada November 2026, sebanyak 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali diaktivasi di 34 provinsi. Penambahan tersebut diproyeksikan memperluas jangkauan program hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, aktivasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional dan kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut melanjutkan aktivasi 1.460 SPPG pada Oktober 2026 di 32 provinsi, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Melalui perluasan layanan dan keterlibatan produsen lokal, MBG diharapkan semakin memperkuat keterhubungan sektor pangan dari hulu hingga hilir. Program ini sekaligus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan usaha, dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.